bakabar.com, BANJARBARU – Komitmen akan peningkatan penggunaan produk dalam negeri berhasil dibuktikan Pemerintah Kota Banjarbaru.
Kota Idaman tercatat menduduki peringkat 1 ihwal rencana umum pengadaan (RUP) tervalidasi ke produk dalam negeri.
Itu, berdasar data yang dirilis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel per Minggu 29 Mei kemarin.
Progres RUP yang tervalidasi ke produk dalam negeri di Kota Banjarbaru telah mencapai 97,27 persen. Capaian progres ini merupakan yang paling tinggi di antara kabupaten kota lain di Kalsel.
Menyusul Banjarbaru di peringkat teratas, ada Kabupaten Tanah Laut dengan capaian progres 95,50 persen dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) 94,73 persen.
Kendati demikian, Banjarbaru masih memiliki pekerjaan rumah lantaran masih 3,03 persen dari RUP tersebut yang baru terealisasi.
Wali Kota Aditya Mufti Ariffin mengungkapkan RUP tervalidasi menunjukkan keseriusan pemerintahannya dalam hal percepatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN).
Dia bilang multiplier effect saat penggunaan produk dalam negeri sudah berjalan optimal. Mulai dari peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal dan terciptanya lapangan kerja baru.
“Pemasukan pajak dan kinerja pemerintah juga meningkat. Serta penggunaan anggaran akan lebih efisien," kata Ovie, sapaan akrabnya, Senin (30/5).
Namun lanjutnya, masih ada berbagai tantangan untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri di daerah. Seperti halnya belum ada daftar komoditas produk dalam negeri yang komprehensif. Serta definisi produk dalam negeri yang masih sangat longgar atau multitafsir.
"Tapi tantangan-tantangan ini bisa kita hadapi dengan komitmen bersama. Dengan dimulai dari RUP dan realisasi,” yakinnya.
Yang jelas, sebutnya Pemkot Banjarbaru sepakat dalam mengimplementasikan dan mengampanyekan program P3DN ini.
