bakabar.com, MARABAHAN – Tersisa 22 hari kontrak kerja, pekerjaan revitalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Barito Kuala diklaim sudah mencapai 77 persen.
Dikerjakan PT SIS Karya Utama, revitalisasi bangunan berlantai dua itu berlangsung selama 120 hari kalender. Tercatat dimulai 27 April 2022 dengan nilai kontrak Rp1,77 miliar.
“Sampai sekarang progres pekerjaan sudah sekitar 60,90 persen,” papar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Batola, Saberi Thannor, dalam rapat evaluasi revitalisasi MPP, Senin (8/8).
“Dengan sisa 22 hari sesuai kontrak kerja yang berakhir 24 Agustus 2022, diyakini semuanya bisa terselesaikan tepat waktu,” imbuhnya.
Sesuai jadwal target yang ditetapkan, pekerjaan sudah harus rampung di pekan ketiga Agustus 2022. Kemudian mulai pekan ketiga September 2022, dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan penempatan.
“Namun sebelumnya dilakukan perjanjian kerjasama di pekan kedua September 2022, sekaligus uji coba hingga pekan ketiga Oktober,” jelas Sekdakab Batola Zulkipli Yadi Noor.
“Sedangkan peresmian direncanakan di pekan-pekan terakhir Oktober 2022, setelah verifikasi dari Kemenpan-RB di pekan terakhir September atau pekan pertama Oktober,” imbuhnya.
Melalui rapat evaluasi tersebut juga diketahui sejumlah kendala seperti perubahan lokasi musala. Kemudian plapon ukir di area pelayanan, kemungkinan besar batal dipasang.
Sementara contoh mebel belum dilaporkan, selain belum terdapat item-item arsitektural yang berada di lokasi kegiatan.
Menanggapi hasil evaluasi, Bupati Hj Noormiliyani AS berterima kasih atas capaian pekerjaan yang telah dilaksanakan, kendati dalam situasi anggaran yang kurang menunjang.
Namun demikian, Noormiliyani juga menekankan pembenahan lingkungan dan halaman depan gedung, baik berupa taman, kelengkapan aksesoris dan penunjang lain.
“Mengingat letak MPP yang sudah strategis di pinggir jalan, tinggal dipoles agar memiliki ciri khas tersendiri dan mudah dicari,” papar Noormiliyani.
“Selanjutnya hal yang perlu dipikirkan adalah MPP Batola bisa menjadi keunggulan dan kebanggaan masyarakat. Terlebih belum semua kabupaten/kota memiliki MPP,” tandasnya.
