bakabar.com, TANJUNG - Petugas gabungan Kabupaten Tabalong melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah warung yang menjual gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram, Kamis (10/9).
Sidak dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tabalong, Hj. Hamida Munawarah, dan melibatkan unsur dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan (Diskop UKM Perindag), Polres Tabalong, Kodim 1008/Tabalong, Kejaksaan Negeri Tabalong, serta Satpol PP.
Pantauan bakabar.com, sidak dilakukan di beberapa lokasi seperti kawasan Hikun dan Tanjung Tengah di sepanjang Jalan Basuki Rahmat.
Saat mendapati tabung gas dipajang di depan warung, petugas langsung menanyakan asal-usul tabung serta harga jualnya. Petugas juga menyampaikan kepada pemilik warung bahwa penjualan gas elpiji 3 kg tidak diperbolehkan tanpa izin resmi.
Selain memberikan edukasi, tim juga membagikan Surat Edaran Bupati Tabalong terkait pengaturan penggunaan dan peredaran gas elpiji 3 kg bersubsidi agar tepat sasaran.
Hasil sidak menunjukkan adanya praktik penjualan elpiji di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Harga jual ditemukan berkisar antara Rp 30 ribu hingga Rp 45 ribu per tabung, jauh di atas HET resmi Tabalong yang sebesar Rp 18.500.
Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetrologian Diskop UKM Perindag Tabalong, Noviana Eredha, mengatakan para pengecer yang menjual gas tersebut belum memiliki izin resmi.
"Rata-rata harga yang kami temukan adalah Rp 30 ribu per tabung. Ini melebihi HET karena para pedagang mendapatkannya dari pihak ketiga, lalu dijual kembali dengan keuntungan antara Rp 5.000 hingga Rp 10.000," jelasnya.
Terkait pelanggaran tersebut, Novi menyatakan pihaknya masih mengedepankan pendekatan persuasif melalui sosialisasi Surat Edaran Bupati.
"Meski demikian, kami mengimbau para pengecer untuk tidak menjual elpiji 3 kg di atas Rp 25 ribu per tabung," ujarnya.
Selain harga yang tidak sesuai ketentuan, petugas juga menemukan tabung gas asal Barito Timur, Kalimantan Tengah, yang beredar di wilayah Tabalong.
“Gas elpiji seharusnya tidak boleh beredar di luar wilayah distribusinya. Kami akan koordinasikan hal ini dengan pemerintah daerah asal,” tegas Novi.
Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini Tabalong mengalami pengurangan pasokan gas 3 kg dari Pertamina.
“Pertamina Patra Niaga menyampaikan adanya pengurangan kuota dibanding tahun sebelumnya. Ini berdampak pada ketersediaan elpiji, apalagi dengan tingginya permintaan dari masyarakat dan pelaku UMKM,” pungkasnya.
