bakabar.com, BANDUNG – Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (29/6/2026), guna memperdalam pemahaman terkait tugas, fungsi, dan mekanisme penyusunan agenda kerja tahunan dewan.
Kunjungan tersebut menjadi forum berbagi pengalaman dan studi komparatif dalam upaya meningkatkan efektivitas perencanaan serta pelaksanaan agenda kedewanan. Rombongan Bamus DPRD Kalsel dipimpin Habib Hamid Bahasyim dan diterima jajaran Sekretariat DPRD Jawa Barat.
Dari pihak DPRD Jawa Barat, diskusi dihadiri oleh Gatot Rahardja dan Ahmad Irfan. Pertemuan membahas berbagai strategi penyusunan agenda kerja yang terencana, terukur, dan mampu mengakomodasi seluruh fungsi kedewanan.
Salah satu topik utama yang dibahas adalah mekanisme penyusunan agenda tahunan DPRD. DPRD Jawa Barat memaparkan proses perencanaan yang dilakukan melalui koordinasi lintas alat kelengkapan dewan, sehingga setiap kegiatan dapat tersusun secara sistematis dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Selain itu, kedua pihak juga mendalami peran strategis Badan Musyawarah dalam menetapkan, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan agenda kerja DPRD. Bamus dinilai memiliki fungsi penting sebagai pengatur ritme kerja lembaga agar agenda persidangan, rapat, maupun kegiatan kedewanan dapat berjalan efektif dan tepat waktu.
Pembahasan juga mencakup metode penetapan skala prioritas kegiatan DPRD. Melalui diskusi tersebut, Bamus DPRD Kalsel memperoleh gambaran mengenai penyusunan prioritas berdasarkan tingkat urgensi, kebutuhan masyarakat, target kinerja lembaga, serta sinkronisasi dengan agenda pemerintah daerah.
Habib Hamid Bahasyim menilai kunjungan tersebut menjadi sarana penting untuk bertukar pengalaman dan menggali praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan DPRD daerah lain.
Habib Hamid Bahasyim mengatakan kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk memperkaya wawasan Bamus DPRD Kalimantan Selatan dalam menyusun agenda kerja yang lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurut anggota Fraksi PKS DPRD Kalimantan Selatan itu, Badan Musyawarah memiliki peran penting dalam memastikan seluruh agenda kedewanan dapat berjalan secara efektif, terukur, dan selaras dengan program pembangunan daerah.
“Bamus merupakan jantung pengaturan agenda DPRD. Karena itu, kami ingin mempelajari berbagai praktik baik yang telah diterapkan DPRD Jawa Barat, terutama dalam menyusun dan mengoordinasikan agenda tahunan agar seluruh fungsi dewan dapat berjalan optimal,” ujarnya.
