bakabar.com, BANJARMASIN – Komisi I DPRD Kalimantan Selatan kembali menggelar rapat lanjutan untuk membahas sengketa pengalihan lahan di Jalan Gubernur Subardjo (Lingkar Selatan), Rabu (10/6).
Pertemuan tersebut difokuskan untuk memperjelas status lahan serta mencari solusi atas hak-hak para pihak yang hingga kini belum terselesaikan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, mengatakan persoalan tersebut telah berlangsung cukup panjang dan melibatkan berbagai tahapan administrasi lintas instansi karena lokasi lahan berada di wilayah Kabupaten Banjar.
Menurutnya, proses pengalihan lahan telah berlangsung sejak awal 1990-an. Bahkan pada 2015, lahan tersebut tercatat telah beralih menjadi aset Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Dari total 25 borongan yang tercatat, masih ada sembilan borongan yang belum terbayarkan. Sementara pihak ahli waris mengaku belum pernah menerima pembayaran atas lahan tersebut dan tetap menuntut haknya," ujar Habib Hamid.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel ini menegaskan hingga saat ini masih terdapat sejumlah persoalan yang belum menemukan titik penyelesaian, terutama terkait pembayaran kepada para pemilik atau ahli waris lahan.
Karena itu, Komisi I DPRD Kalsel menyatakan siap memfasilitasi para ahli waris apabila memilih menempuh jalur hukum guna memperoleh kepastian dan kejelasan hak atas lahan yang disengketakan.
Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, BPKAD Provinsi Kalimantan Selatan, BPM Provinsi Kalimantan Selatan, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banjar.
