bakabar.com, MUARA TEWEH – Pemkab Barito Utara dipastikan akan merekrut sebanyak 874 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam tahun anggaran 2022.
Jumlah tersebut merupakan ketetapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB), setelah menganalisis usulan Pemkab Barito Utara.
Dari formasi yang disetujui, 568 di antaranya adalah guru, kemudian tenaga fungsional kesehatan 150 orang, dan tenaga teknis 156 orang.
“Awalnya kami mengusulkan sebanyak 953 orang, setelah dikaji berdasarkan kemampuan keuangan,” papar Bupati Barito Utara, Nadalsyah, seperti dilansir Antara, Selasa (20/9).
“Untuk pelaksanaan seleksi, kami masih menunggu keputusan Pemerintah Pusat. Namun penggajian PPPK tampaknya menjadi tanggung jawab Pemkab Barito Utara,” tambahnya.
Terkait sistem penggajian PPPK, seluruh pemerintah daerah telah mengusulkan agar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) beberapa waktu lalu.
“Semua kepala daerah dalam Rakor Apkasi sepakat meminta Pemerintah Pusat untuk menanggung penggajian PPPK,” tegas Nadalsyah.
