bakabar.com, KOTABARU – Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis menyayangkan mundurnya kontraktor pemenang lelang proyek jalan Lontar-Tanjung Seloka senilai belasan miliar.
Sebagai pengingat, pemenang lelang itu ialah CV Citra Berkah Nusantara.
Sementara, proyek tersebut merupakan dana alokasi khusus (DAK) bersumber dari APBN senilai Rp13.370.000.000.
Perihal mundurnya pemenang lelang sendiri lantaran proses pembuatan penandatanganan kontrak kegiatan diduga digantung oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Faktanya, CV Citra Berkah Nusantara tercatat pada tanggal 1 April 2022 lalu sudah ditetapkan sebagai pemenang tender alias lelang.
Namun sayangnya hingga satu bulan lebih, teken kontrak pekerjaan pun belum dilaksanakan.
Praktis persoalan ini menjadi atensi berbagai kalangan.
Termasuk Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis.
Selain menyayangkan, Syairi khawatir mundurnya kontraktor itu akan berimbas negatif bagi daerah dan masyarakat Bumi Sa Ijaan.
“Jadi kalau proyek ini gagal, yang pasti masyarakat yang dirugikan. Mereka tidak bisa menikmati jalan beraspal,” ucap Syairi kepada awak media, Jumat (13/5) malam.
Ia berharap instansi terkait dapat menyelesaikan persoalan tersebut agar proyek jalan bisa berjalan sesuai harapan bersama.
“Jangan sampai ada hal-hal teknis kecil yang memperlambat pekerjaan ini hingga merugikan masyarakat Lontar-Tanjung Seloka,” pintanya.
Sementara itu, Sekda Kotabaru, Said Akmad mengaku telah memanggil Kepala Dinas PUPR Kotabaru berkenaan dengan persoalan tersebut.
Ia bilang, telah meminta agar bawahannya segera bertindak cepat melakukan lelang ulang.
Sebab pihak kontraktor telah bersurat resmi mundur.
“Tadi juga sudah dipanggil Kepala Dinas PUPR supaya secepatnya melakukan lelang ulang agar proyek tetap bisa berjalan dan dana tidak ditarik ke pusat,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur CV Citra Berkah Nusantara, Anfar Febri Nugraha mengaku resmi menyatakan mundur setelah melalui rapat internal.
Terlebih, sebut Anfar, selain kontrak pekerjaan terkesan digantung, didengar pula adanya isu bahwa pihaknya bakal dipersulit untuk pelaksanaan proyek tersebut.
Buktinya saat pemenang lelang sudah ditentukan, justru dilaksanakan penggantian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
“Jadi lebih baik kami yang mengalah dan mundur saja,” ujar Anfar kepada wartawan, Kamis (12/5) kemarin.
Perihal mundur pemenang lelang proyek, tentu akan menjadi catatan negatif tersendiri untuk Kotabaru.
Sebab, tidak menutup kemungkinan dana DAK bakal ditarik kembali ke pusat.
“Intinya tindakan pemerintah daerah salah besar. Proyek akan berjalan, tapi malah PPTK diganti,” tandasnya kecewa.
Anfar menjelaskan, sejatinya DAK bukan dilaksanakan sesukanya oleh pemerintah daerah, dan persoalan ini sudah dilaporkan ke pusat.
“Daerah se-Indonesia itu sangat mengharapkan dana DAK bisa masuk ke kabupaten sebanyak mungkin. Hanya Kotabaru saja yang terkesan jual mahal,” tutupnya.
