bakabar.com, PALANGKA RAYA – Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di Palangka Raya menyeruduk Gedung DPRD Kalteng pada Senin (4/7) sore.
Massa yang terhimpun dalam Gerakan Mahasiswa dan Rakyat (Gemara) itu menuntut permasalahan BBM hingga Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Koordinator aksi, Asan mengatakan jika mahasiswa sudah turun ke jalan, maka kondisi Palangka Raya tidak baik-baik saja.
“Kami mendesak instansi terkait untuk memastikan BBM jenis pertalite tersalurkan dengan baik dan mencukupi ke seluruh pelosok Kalteng,” kata Asan dalam orasinya.
Selain itu, massa menuntut Polda Kalteng menindak tegas oknum yang bermain curang di SPBU.
Sebab, menurutnya, maraknya aktivitas pelangsiran menyebabkan antrean panjang.
“Bahkan, kerap mengakibatkan pertalite kehabisan,” tegasnya.
Tak hanya itu, massa juga mengkritik ketegasan Pemkot Palangka Raya dalam melakukan pengawasan ke sejumah SPBU.
Mengingat, masih ada pelangsir nakal yang berulang kali mengantre pertalite menggunakan dirigen.
Ironisnya lagi, ada yang sengaja memodifikasi mobil untuk menimbun BBM bersubsidi tersebut.
“Kami menuntut anggota DPRD Kalteng agar menyampaikan ke DPR RI supaya
Pertamina membatalkan penggunaan aplikasi dalam pengisian BBM,” bebernya.
Terakhir, massa meminta agar Legislator Senayan membuka draft terbaru RKUHP dalam waktu terdekat.
Juga sekaligus membahas secara transparan dan menjunjung tinggi partisipasi publik.
