Kota Baru

Seruan TNI-Polri Usai MK Tolak Permohonan 2BHD: Pemenang Jangan Euforia

apahabar.com, KOTABARU – Polri menggelar apel gabungan merespons sidang penyampaian putusan sengketa hasil Pilbup Kotabaru di…

Featured-Image
TNI-Polri menggelar apel gabungan di Markas Polres Kotabaru di hari pembacaan putusan sengketa hasil Pilbup Kotabaru, Kamis (18/3). Foto: Ist

bakabar.com, KOTABARU – Polri menggelar apel gabungan merespons sidang penyampaian putusan sengketa hasil Pilbup Kotabaru di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (18/3).

Apel gabungan itu dipimpin Kapolres Kotabaru, AKBP Andi Adnan Syafruddin, didampingi Dandim 1004/Kotabaru, Letkol Inf Roy Fakhrul Rozi, dan Danlanal Letkol Laut (P) Sadarianto. Dalam laporannya, Adnan memastikan bahwa kondisi Kotabaru aman terkendali.

“Oleh karena itu, situasi aman seperti ini harus tetap terjaga. Apapun hasilnya dapat diterima oleh semua pihak, sebab keputusan MK itu terbaik, bersifat final,” tegas Andi Adnan.

Bila ada pihak yang merasa tidak puas dan tidak sependapat dengan putusan MK, Adnan mengarahkan untuk menempuh jalur hukum lain.

“Sekali lagi, saya sampaikan kepada masyarakat Kotabaru, bagi pihak yang merasa menang, tidak boleh euforia berlebihan dan konvoi karena akan mengganggu orang lain dan juga akan menjadi klaster baru Covid 19,” ujar Kapolres.

Selanjutnya, Andi Adnan juga menginstruksikan agar personel gabungan melakukan pengamanan stasioner, dan patroli.

“Terakhir, saya juga berpesan, semua personel agar melaksanakan tugas dengan humanis, dan bagi perwira agar mengendalikan anggotanya dengan baik,” pungkasnya.

Sementara, Letkol Infanteri Roy Fakhrul Rozi menyampaikan pemilu telah berakhir seiring penyampaian putusan MK.

“Nah, oleh karena itu, suasana yang kondusif ini harus tetap terpelihara dengan baik di Bumi Saijaan ini,” ujar Dandim.

Sebelumnya, MK baru saja mementahkan permohonan Burhanudin-Bahrudin (2BHD) untuk membatalkan hasil Pilgub Kotabaru 2020 yang memenangkan Sayed Jafar Alaydrus-Andi Rudi Latif (SJA-Arul).

Ada sederet alasan sembilan hakim MK menolak permohonan paslon independen itu. Utamanya, MK menilai tudingan ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), dan politik uang yang diarahkan 2BHD ke SJA-Arul tidak terbukti.

SJA merupakan calon bupati petahana. Sementara Burhanudin adalah wakilnya di periode sebelumnya. Keduanya pecah kongsi dalam Pilbup Kotabaru 2020. SJA maju dengan dukungan penuh suara mayoritas pemilik kursi di DPRD Kotabaru. Sementara, Burhanudin menggandeng Bahrudin via jalur non-partai.

"Mahkamah menilai proses yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru sudah tepat dan permasalahan yang didalilkan oleh pemohon telah selesai ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kotabaru," ujar salah satu Hakim MK Wahiduddin Adams.

Sebagai pengingat, akhir Oktober 2020 lalu, Bawaslu Kotabaru sudah mementahkan sejumlah laporan dugaan pelanggaran Pilgub Kotabaru yang dimasukkan 2BHD. Kala itu, Bawaslu berpandangan saksi yang dihadirkan oleh 2BHD lemah.

Serunya Sidang Pembuktian MK, 2BHD dan SJA-Arul Saling Tuding Kecurangan Pilbup Kotabaru

Sidang pembacaan putusan sendiri digelar sejak pukul 10.00 Wita, Kamis (18/3). Ketua MK, Anwar Usman membacakan langsung hasil putusan.

Dalam amar putusannya, Anwar menyampaikan bahwa majelis hakim menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

"Dalam eksepsi: menolak eksepsi termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah serta eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan permohonan pemohon tidak jelas. Dalam pokok permohonan: menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Anwar Usman membacakan putusan.

Dengan demikian, putusan MK tersebut memantapkan penetapan KPU Kotabaru yang memenangkan pasangan calon SJA-Arul, dan menggugurkan permohonan pemohon 2BHD.

KPU Kotabaru menetapkan total perolehan suara SJA-Arul sebanyak 74.117 suara, atau setara 50,10 persen. Sementara 2BHD mengemas 73.808 suara atau 49,90 persen suara. Selisih keduanya hanya 309 suara.



Komentar
Banner
Banner