bakabar.com, BANJARMASIN – Tahun lalu Presiden Jokowi mewacanakan dua kabupaten di Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi kawasan pengembangan food estate.
Program ketahanan pangan berjangka panjang itu, dibangun di Kabupaten Barito Kuala dan Tanah Laut dengan luas 50 ribu hektare tanaman padi dan jagung.
Program itu pun mulai digarap bertahap mulai tahun 2022. Mendorong kelancaran program itu, DPRD Kalsel melakukan studi komparasi anggaran ke Kementeri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Pihaknya membicarakan bagai mana jika Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 digunakan untuk pembangunan kawasan food estate.
“Ternyata setelah kita disini itu kita tidak bisa kita hanya mendapatkan dana dari pusat dengan cara regular. Kami minta bantuan dari legislatif yang duduk di DPR RI untuk menyupot anggaran food estate,” kata Ketua Komisi III DPRD Kalsel Hasanuddin Murad usai konsultasi dengan Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (22/4/2022).
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, rencana Presiden untuk membangun lumbung pangan di banua mestinya menjadi atensi bagi para politisi Kalsel di nasional.
Sebab ujarnya, ketersediaan pangan untuk daerah sangat penting apalagi Kalsel bakal jadi daerah penyangga kebutuhan ibukota baru di Kalimantan Timur.
Provinsi Kalsel tercatat sebagai salah satu daerah lumbung pangan di luar Jawa dengan produksi padi sebanyak 1,1 juta ton. Dari jumlah produksi padi ini Kalsel mengalami surplus mencapai 750.000 ton yang sebagian besar di pasok ke provinsi tetangga Kalteng dan daerah lainnya.
