bakabar.com, MARTAPURA – Seribu lebih perawat di Kabupaten Banjar, Kalsel, masih berstatus tenaga honorer.
Ketua DPD Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Banjar, Muhammad Habibi, mengatakan total jumlah perawat dengan status honorer yang tercatat sebanyak 1.676 orang.
“Hanya sekitar 500-an yang berstatus ASN (aparatur sipil negara),” ujar Habibi, usai melantik Pengurus DPD dan Dewan Pertimbangan PPNI Banjar periode 2022 – 2027, di Dafam Banjarbaru, Senin (19/9).
Seperti diketahui, mulai 28 November 2023, tenaga honorer di instansi pemerintah bakal dihapus dan diganti menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Untuk itu, PPNI Banjar akan melakukan audiensi dengan Pemkab Banjar dan pihak terkait kepastian tenaga perawat ke depannya.
“Perjuangan kawan-kawan perawat harapannya diperhatikan pemerintah daerah, agar mereka diangkat jadi PPPK,” ungkapnya.
PNI Banjar, ungkap Habibi, punya dewan pengurus komisariat (DPK) terbanyak se-Kalsel, yakni 14 DPK yang tersebar di tiap puskesmas dan rumah sakit.
Salah satu yang menjadi target mereka ingin membangun rumah perawat yang selama ini belum dimiliki di Banjar.
“Tentunya keinginan kami di internal, soliditas terus ditingkatkan guba terus berkontribusi di bidang kesehatan di Kabupaten Banjar,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Mada Teruna yang hadir mewakili Bupati Banjar, mengatakan siap menyampaikan saat rapat koordinasi mingguan.
“Semua yang menjadi harapan kawan-kawan perawat akan kita sampaikan kepada Bupati Banjar dalam rakor mingguan,” ucapnya.
Ia berharap PPNI Banjar dapat mengawal profesi perawat dengan baik sehingga dapat mandiri dan bermanfaat serta bersaing secara nasional.
“Pemerintah Kabupaten Banjar sangat mengapresiasi pelantikan pengurus DPD PPNI Banjar, dan dapat segera berkoordinasi menyusun langkah strategis dan program kerja guna mewujudkan tujuan organisasi,” kata Mada Teruna.
