bakabar.com, JAKARTA - Sengkarut kasus penambangan ilegal yang melibatkan Ismail Bolong dan menyeret dugaan keterlibatan petinggi Polri belum juga berkesudahan.
Mabes Polri kembali bungkam. Setelah Karopenmas, giliran Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Sebelumnya, nama Agus sempat disebut Bolong. Bolong menyebut telah menyetor total Rp6 miliar sebagai uang tutup mulut ke jenderal bintang tiga itu.
Baca Juga: Kabareskrim Pasang Aksi Tutup Mulut Respons Kasus Ismail Bolong!
Peneliti pusat studi antikorupsi Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah melihat bungkamnya Agus seolah mengindikasikan ada hal yang hendak ditutupi Polri.
“Aksi tutup mulut kabareskrim pertanda ada yang hendak ditutup rapat-rapat. Dugaan saya, kasus tambang Ismail Bolong sengaja disembunyikan dan diendapkan, untuk menghilangkan jejak kejahatan yang turut menyeret nama petinggi-petinggi polri, termasuk nama kabareskrim sendiri,” jelas Castro, sapaan karibnya dihubungi bakabar.com, Selasa (6/6).
Baca Juga: Simpang Siur Ismail Bolong, Indikasi Mafia Tambang Kalimantan Menguat
Castro menyayangkan sikap diam Agus. Penegakan hukum tanpa pandang bulu dibutuhkan Polri untuk memulihkan kepercayaan publik yang tergerus setelah meletusnya peristiwa penembakan Duren Tiga, penangkapan Jenderal Teddy Minahasa, hingga Tragedi Kanjuruhan.
Tak cuma Agus, publik tentu ingat bahwa terungkapnya skandal Ismail Bolong juga menyingkap dugaan keterlibatan Irjen Herry Rudolf Nahak selaku kapolda Kalimantan Timur kala itu. Alih-alih menjalani pemeriksaan, Nahak yang diduga menjadi penyetor suap justru ditarik ke Mabes Polri untuk mengisi jabatan kepala staf dan pimpinan Lemdiklat Polri. Mutasi pada 17 Desember 2021 tersebut tak ubahnya promosi.
Baca Juga: Teka-Teki Kasus Ismail Bolong Berlanjut
“Sangat disayangkan, bagaimana mungkin kepercayaan publik terhadap Polri dipulihkan kalau kepolisian sendiri setengah hati menyelesaikan kasus tambang ilegal yang turut melibatkan anggota-anggotanya,” jelasnya.
Baca Juga: Simpang Siur Keberadaan Ismail Bolong, Keraguan Castro Terbukti
Castro sejatinya sudah berulang kali meminta atensi dari presiden. Setidaknya untuk membentuk tim independen gabungan kejaksaan, KPK, dan kapolri. Demi menghindari kesan ‘jeruk makan jeruk’.
“Jangan berharap kasus-kasus tambang ilegal diusut tuntas kalau sapunya kotor. Begitu logikanya. Bahkan presiden, menkopolhukam juga bersikap diam. Artinya mereka pun melegitimasi dan membenarkan kepolisian yang terkesan berupaya menutupi kasus ini,” pungkas Castro.
Senada, Bambang Rukminto, Peneliti kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) melihat bungkamnya kabareskrim mengindikasikan adanya konflik kepentingan di tubuh Polri.
Baca Juga: Teka-Teki Kasus Ismail Bolong Berlanjut
“Indikasinya tentu saling sandera dengan kesalahan masing-masing. Jadi berharap mereka berubah dengan sendirinya tentu seperti menunggu godot yang tak akan pernah datang,” ujar Bambang, Selasa siang (6/6).
Bambang lantas sepakat sengkarut penanganan kasus segede Ismail Bolong baru akan tuntas ketika kepala negara turun tangan.
“Makanya perlu political will dari presiden sebagai kepala negara yang juga pemberi mandat kapolri,” jelasnya.
Baca Juga: Keberadaan Ismail Bolong Jadi Misteri, Kapolri Tersandera?
Berlarutnya penanganan kasus Ismail Bolong menguatkan adanya dugaan praktik mafia pertambangan di tubuh institusi Polri.
"Ketidaktuntasan kasus Ismail Bolong itu mengonfirmasi asumsi publik terkait keterlibatan jaringan mafia tambang di tubuh kepolisian," jelas Bambang.
"Ini uji nyali bagi kapolri. Membiarkan atau menuntaskan adalah dua pilihan sulit dan bisa jadi buah simalakama bagi kapolri," jelasnya.
