bakabar.com, BANJARMASIN - Calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 2 Denny Indrayana - Difriadi Darjat (H2D) mengumumkan laporan keuangan Gerakan Rp 5 ribu ke publik.
Hal itu diumumkan eks wakil menteri hukum dan HAM era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui akun resmi Instagram @dennyindrayana99.
"Berikut adalah laporan keuangan Gerakan Rp 5.000, selamatkan Banua kita. Terima kasih atas dukungan pian-pian. #PerjuanganMasihPanjang, putusan MK di bulan Maret 2021," tulis Denny Indrayana dalam unggahan tersebut, Selasa (12/1) malam.
Dalam laporan per 17 Desember 2020 hingga 12 Januari 2021, paslon H2D berhasil mengumpulkan donasi Rp 167.457.725. Kemudian ditambah interest Rp 4.979,89, sehingga total pemasukan Rp 167.462.704,89.
Sementara untuk pengeluaran keseluruhan sebesar Rp 124.948.636,98. Jumlah ituterbagi dari transportasi Rp 37.593.646, konsumsi Rp 27.785.735, ATK Rp 6.574.020, print & copy Rp 10.694.700, materai Rp 1.796.000, honorarium IT, ahli, saksi Rp 35.500.000, investigasi Rp 4.000.000, dan lain-lain Rp 1.004.535,98.
Walhasil, saldo yang masih tersisa Rp 42.514.067,91.
"Bukti-bukti pengeluaran lengkap dan bisa dilihat," katanya dalam laporan tersebut.
Dikonfirmasi terpisah, Tim Hukum Paslon H2D, Jurkani membenarkan laporan keuangan Gerakan Rp 5 ribu tersebut.
"Ya, itu benar saja," pungkasnya singkat.
Sempat Tuai Pro-Kontra
Praktisi politik senior Kalsel, Puar Junaidi. Sumber: istimewa
Gerakan Rp 5 ribu ini sempat menuai pro dan kontra di kalangan elit politik, khususnya kubu petahana Sahbirin Noor - Muhidin (BirinMu).
Salah satunya datang dari Koordinator Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kalsel, Puar Junaidi
"Kalau ada yang meminta sumbangan, maka saya merasa miris mendengarnya. Ini diperlukan klarifikasi pihak terkait. Apa betul? Karena sumbangan itu pribadi," ucap Puar Junaidi kepada awak media, Jumat (18/12/2020) lalu.
Angka Rp 5 ribu itu, kata Puar, mengingatkan dirinya dengan kasus ditetapkannya Denny sebagai tersangka kasus payment gateway.
“Ini mengingatkan saya dengan ditetapkannya Denny sebagai tersangka kasus payment gateway. Itu kan 5.000 juga nilainya satu paspor,” katanya.
"Ini perlu diklarifikasi, apakah ada indikasi orang-orang yang ingin menjatuhkan Denny. Ia harus klarifikasi itu. Kemudian ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Karena orang minta sumbangan itu harus ada laporan dan izin untuk kepentingan apa. Kalau untuk kepentingan pribadi ke MK, ya MK gak bayar koq,” pungkasnya.
Dua Jenderal Ikut Bicara
Kapolda Kalsel Irjen Rikwanto dan Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Firmansyah dalam apel kesiapan pengamanan tahun baru 2021. bakabar.com/Syahbani
TNI dan Polri menyoroti gerakan penggalangan dana tersebut. Bahkan, Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rikwanto menegaskan sengketa di MK tidak mengeluarkan biaya alias gratis.
Kapolda berpesan untuk bersengketa hasil Pilgub Kalsel secara bijak di MK.
"Jangan libatkan masyarakat, sehingga warga Banua tenang, karena yang terpilih merupakan pilihan masyarakat Kalsel,” ujar Rikwanto.
Sementara itu, Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Firmansyah, menambahkan proses penghitungan suara pilkada sudah selesai. Pada suatu pesta demokrasi menurutnya pasti ada yang menang dan kalah.
Dia menekankan kedua pihak berbesar hati dan menahan diri.
"Paslon yang unggul jangan sombong, jangan menjelakkan lawan. Mari kita sikapi bahwa kita bersaudara. Selanjutnya, bagaimana kita membangun sesuai visi misi yang disampaikan pada saat kampanye," katanya.
Bagi pihak yang kalah, Firmansyah berpesan untuk legowo. Sikap legowo menurutnya merupakan sikap kenegaraan. Dikatakannya, semua proses pilkada sudah dilewati dan setiap proses ada saksi yang terlibat.
Dia menambahkan, jika terdapat pihak yang masih merasa kurang menerima hasil dipersilakan menempuh mekanisme lain yang sesuai dengan peraturan.
"Silakan kumpulkan bukti data fakta yang ada, silakan sengketa di MK, namun imbauan kami dalam pelaksanaan sengketa karena tempatnya dilaksanakan di Jakarta jangan libatkan lagi masyarakat Kalsel. Kewajiban masyarakat sudah dilaksanakan, mereka punya hak pilih hak politik dan sudah digunakan 9 Desember lalu. Jangan masyarakat dibawa-bawa lagi dalam sengketa politik ini. Cukuplah elit politik saja yang berseteru, jangan buat situasi menimbulkan riak yang tidak perlu. Kita perlu situasi damai dan kondusif agar roda perekonomian kita dapat bergerak lebih baik lagi,” pungkasnya.
Denny Sebut Pendidikan Politik
Calon gubernur Kalsel, Denny Indrayana. Foto-Istimewa
Menanggapi berbagai macam perspektif miring tersebut, Denny Indrayana angkat bicara.
Menurutnya, penggalangan dana sendiri dilakukan secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
Bahkan, dia menilai, hal ini bukan hanya sebatas donasi semata, namun lebih ke arah pendidikan politik bagi masyarakat Kalsel.
"Agar semua paham bahwa politik kita itu butuh biaya. Akan tetapi dengan cara yang amanah, tepat dan bertanggungjawab," ucap Denny Indrayana melalui siaran video yang diterima bakabar.com, Jumat (18/12/2020) silam.
Denny mengaku sengaja tidak mengadakan penggalangan dana ini ketika masa kampanye, dengan alasan menghindari berbagai macam persepsi.
"Padahal yang dimaksudkan lebih kearah pendidikan politik," katanya.
Namun setelah bekerja keras dengan turun ke lapangan dan mendapat mandat lebih dari 800 ribu suara, maka ini menurutnya, waktu yang sangat tepat.
"Selain untuk keperluan konkrit pendanaan di Mahkamah Konstitusi dan pendidikan politik, hal ini juga untuk membangun kebersamaan dan militansi gerakan bahwa Hijrah Gasan Banua itu adalah kebutuhan bersama," cetusnya.
Oleh sebab itu, kata dia, prosesnya harus benar. Salah satunya dia enggan menggunakan dana rekening pribadi, melainkan rekening bersama Difriadi Darjat.
"Jadi yang bertanggungjawab dan melihat aliran dana masuk yakni saya bersama Pak Difriadi," bebernya.
Terkait perbankan, dia mengungkapkan, BCA merupakan perbankan tercepat untuk merespons permintaan tersebut.
Kendati demikian, dia juga berusaha menghubungi perbankan lain untuk berpartisipasi agar lebih banyak rekening yang bisa dimanfaatkan donatur.
"Daulat rakyat digunakan dengan cara swadaya. Suara rakyat ini akan dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Ini juga akan transparan dan terbuka pertanggungjawabannya," tutupnya.
