bakabar.com, BANJARMASIN – Perjuangan gerakan Save Meratus rupanya mendapat perhatian dari akademisi Universitas Gajah Mada (UGM).
Peran gerakan sosial atau masyarakat kembali dipertanyakan saat Seminar Nasional Menjaga Lingkungan dari Kehancuran di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Rabu (24/4) siang.
“Gerakan Save Meratus jangan hanya dilakukan melalui jalur legitimasi semata. Melainkan, perlu adanya pergerakan sosial sebagai wujud public pressure terhadap pemerintah,” ucap Dosen Sosiologi FISIP UGM Yogyakarta Arie Sujito.
Dalam upaya menyelamatkan Meratus dari ancaman pertambangan batu bara, kata dia, perlu kombinasi. Upaya hukum, dan juga dukungan kolektif dari rakyat. Apabila hanya jalur hukum saja, khawatirnya seperti ‘burung tanpa sayap’.
“Maka kecil kemungkinan akan berhasil dalam menyelamatkan pegunungan Meratus dari kegiatan ekstraktif pertambangan batu bara dan ekspansi perkebunan kelapa sawit skala besar,” tuturnya.
“Apabila hanya berharap satu aspek saja, maka (Save Meratus) akan lemah,” tegasnya lagi.
Di era digital saat ini, gerakan Save Meratus bisa saja mengandalkan kecepatan arus informasi. Media sosial jadi sarana kampanye pelestarian lingkungan dari kehancuran yang efektif.
Di tahun politik ini misalnya, para politikus memiliki pengaruh besar mesti menonjolkan Save Meratus agar mampu meraih perhatian masyarakat.
Tak kalah pentingnya. Peran pemerintah pusat, dalam program pelestarian lingkungan yang ia nilai cukup baik. Namun, masih terdapat benturan kepentingan antara pemerintah dan korporasi atau pengusaha.
“Artinya dukungan politik sudah bagus. Tinggal bagaimana dukungan dari masyarakat,” tutupnya.
Selain itu, ia mengajak para elemen yang terlibat di gerakan Save Meratus, turun langsung ke masyarakat sekitar lokasi tambang. Memberikan pemahaman bahaya tambang.
“Kalau bisa ikut serta mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis ramah lingkungan,” sarannya.
Seiring terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor 441.K/30/DJB/2017, bahaya mengintai kawasan Pegunungan Meratus.
SK itu berisi penyesuaian tahap kegiatan PKP2B PT. Mantimin Coal Mining (MCM) menjadi tahap kegiatan operasi produksi.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel terus memperjuangkan pegunungan yang dinilai memiliki keanekaragaman hayati tinggi itu bebas dari pertambangan batu bara. Caranya, menggugat SK tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sayang, pantauan terbaru bakabar.com gugatan tersebut dinyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) oleh PTUN Jakarta.
Namun, perjuangan terus berlanjut. Walhi kembali melakukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta. Hasilnya pun tak jauh dari upaya pertama. Kandas.
PTTUN Jakarta menolak banding Walhi tersebut. Kini, upaya terakhir Walhi adalah mendaftarkan Kasasi ke Mahkamah Agung sebagai standar konstitusional.
Terkait Kasasi, pada Selasa 2 April, Tim Advokasi Pengabdi Lingkungan Hidup Walhi Indonesia Eksekutif Nasional mengajukan Kasasi. Itu setelah pemberitahuan penolakan banding diterima pada Rabu 20 Maret 2019.
Sementara, terkait pertambangan batu bara di Meratus, luasan ancamannya seluas 1.398,78 hektare.
Menurut Walhi, luasan tersebut berada di hutan sekunder, pemukiman 51,60 hektare, sawah 147,40 hektare, dan sungai 63,12 hektare. Ia berada di hamparan Pegunungan Meratus.
Masih dari catatan Walhi, MCM tercatat menguasai lahan seluas 5.900 hektare. Khusus di HST, izin berada tak jauh dari Bendung Batang Alai.
"Dan akan melenyapkan hutan dan gunung kapur di Nateh, menghilangkan Desa Batu Tangga dan desa lainnya," jelas Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyo kepada bakabar.com.
Baca Juga:Perjuangkan Meratus, Puluhan Mahasiswa Ajak Masyarakat Jaga Paru-paru Dunia
Baca Juga: Hari Bumi 2019, Pencinta Alam Kalsel Tegaskan Sikap Save Meratus!
Baca Juga: Pernyataan BPP Prabowo Soal Tambang Meratus
Reporter: Muhammad Robby
Editor: Fariz Fadhillah
