bakabar.com, MARABAHAN – Demi keamanan dan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan, Polres Barito Kuala menurunkan kekuatan penuh dalam pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.
Pilkades di Batola dilangsungkan dalam empat gelombang. Gelombang pertama berlangsung 22 Mei di Kecamatan Tabunganen, Tamban dan Mekarsari.
Kemudian gelombang kedua digelar 25 Mei di Kecamatan Anjir Pasar, Anjir Muara, Belawang dan Wanaraya.
Sedangkan gelombang ketiga meliputi Kecamatan Alalak, Jejangkit, Mandastana dan Marabahan berlangsung 29 Mei.
Sementara gelombang terakhir digelar 2 Juni di Kecamatan Cerbon, Barambai, Bakumpai, Rantau Badauh, Tabukan dan Kuripan.
Mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, Polres Batola sudah mengeluarkan imbauan agar pelaksanaan Pilkades serentak berlangsung aman, sembari tetap menerapkan protokol kesehatan.
“Beberapa hari kedepan memerlukan perhatian bersama guna mewujudkan Pilkades berjalan baik dan lancar,” papar Kapolres Batola, AKBP Lalu Mohammad Syahir Arif, dalam gelar pasukan pengamanan, Jumat (21/5).
“Selain terus mendeteksi perkembangan situasi yang berkaitan dengan isu, semua petugas harus mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi,” tegasnya.
Beberapa aspek yang akan menjadi perhatian sebelum hingga sesudah pelaksanaan adalah potensi money politic, black campaign, isu SARA maupun ujaran kebencian lain.
Kemudian setelah melaksanakan setiap tahapan, terutama proses pemilihan, masyarakat juga diimbau untuk membubarkan diri tanpa arak-arakan.
“Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan imbauan, kepolisian dapat mengambil tindakan sesuai perundangan yang berlaku,” tegas Kapolres.
Dalam empat gelombang pelaksanaan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkades serentak berjumlah 168.333 orang yang berada di 163 desa dan 381 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Sesuai rencana semula, e-voting dilakukan di 42 desa atau 76 TPS. Sedangkan sisanya pencoblosan seperti biasanya,” sahut Mochammad Aziz, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Batola.
Perbedaan teknis pelaksanaan ini juga menyesuaikan anggaran pelaksanaan, sehingga belum semua pemilihan menggunakan sistem elektronik.
“Perangkat dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk pelaksanaan e-voting, sudah dikirim ke TPS yang melaksanakan pemilihan gelombang pertama,” tandas Aziz.
