bakabar.com, JAKARTA - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menuding partai-partai yang telah duduk di parlemen sengaja menjegal dan mempersulit partai baru untuk berlaga di Pemilu 2024.
"Kami berkeyakinan, partai-partai politik yang sekarang berkuasa di Parlemen selalu ingin mempersulit partai-partai baru. Bukan salah KPU, tapi si pembuat undang-undang yang salah," kata Said kepada wartawan di kantor KPU, Minggu (9/7).
Baca Juga: Presiden Partai Buruh: Ratusan Ribu Pekerja Terancam PHK Tahun Ini
Said menerangkan bahwa sejumlah syarat seperti surat keterangan jasmani dan rohani hingga surat keterangan bebas narkoba harus menggunakan biaya.
Maka ia menyangsikan bahwa terdapat syarat dokumen yang mesti merogoh kocek bagi para bacaleg.
"Masa orang gagal nyaleg gara-gara tidak punya uang, karena miskin, padahal otaknya cerdas, di masyarakat pun berbuat banyak, itulah tujuan kita berpartai. Masa gugur karena persoalan administrasi," jelasnya.
"Kami akan cermati benar, kami tidak akan mundur kalau sampai calon partai buruh digugurkan hanya masalah administrasi. Pasti saya ramein, saya kerahkan semua turun ke jalan," sambung dia.
Baca Juga: Didukung ILO, Partai Buruh Desak Pemerintah Cabut Omnibus Law!
Menurutnya, syarat-syarat administrasi yang terkait dengan uang, diadakan setelah bacaleg dinyatakan lolos, untuk sekarang mestinya hanya cukup identitas saja.
"Sistem Silon itu sesungguhnya litsus gaya sekarang. Orang apa-apa di-screening, setuju untuk Silon tapi kan tidak semua punya uang pada saat itu (sebelum lolos)," imbuh dia.
"Kritik kami pada Silon, jangan terjadi komersialisasi dan jangan jadi penghalang hak konstitusi warga negara jadi hilang. Jika itu terjadi, kami akan bereaksi," lanjutnya.
Partai Buruh menargetkan 30 kursi DPR RI, 100 kursi DPRD Provinsi dan 600-700 kursi di DPRD Kabupaten/Kota.
"Walaupun partai baru, kami akan mencuri perhatian karena kami partai kelas dan Parliamentary Threshold akan lolos," pungkasnya.
