bakabar.com, BANJARBARU - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Banjarbaru pada 2022 tertinggi di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Di mana, pertumbuhan ekonomi 'Kota Idaman' menyentuh 7,93 persen.
Angka tersebut meningkat 4,6 persen jika dibandingkan 2021 lalu yang hanya 3,33 persen.
Hasil penghitungan sistem neraca regional ini menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Banjarbaru tumbuh melampaui 12 kabupaten/kota lainnya di Kalsel.
Artinya, strategi Wali Kota Banjarbaru M Aditya Mufti Ariffin untuk merangsang pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun kemarin sukses mencatatkan sejarah baru.
Di peringkat kedua ditempati Banjarmasin dengan 5,69 persen, ketiga ada Tanah Bumbu dengan 5,45 persen.
Selanjutnya posisi keempat diduduki Tabalong dengan 5,30 persen, disusul Balangan dengan 5,24 persen.
Kepala BPS Banjarbaru, Arih Dwi Prasetyo mengatakan, ada empat komponen pendukung perekonomian Banjarbaru sepanjang 2022. Di antaranya transportasi, pergudangan, konstruksi dan perdagangan.
"Transportasi dan pergudangan sebesar 26,20 persen, konstruksi sebesar 13,74 persen, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 10,79 persen. Komponen pendukung lainnya berasal dari administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 10,37 persen," katanya, Jumat (3/3).
Menurut Arih, telah terjadi banyak perubahan pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional.
Hal ini terlihat dari semakin beragamannya kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat yang tentunya akan membawa perubahan pada struktur ekonomi daerah.
"Perekonomian Banjarbaru dilihat dari besaran PDRB, di mana selama 2022 Banjarbaru mampu menghasilkan nilai tambah bruto sebesar 11,788 triliun, yang jika dilihat harga konstan sekitar 6,23 triliun," jelasnya.
Capaian pertumbuhan ekonomi Banjarbaru sebesar 7,93 persen menjadi angka tertinggi yang tidak pernah terjadi sebelumnya.
Bahkan jika dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu sejak beralihnya status administratif menjadi kota pada 1999 silam.
Era kepemimpinan wali kota Aditya bersama wakilnya Wartono memang membuktikan banyaknya perubahan signifikan yang terjadi di tengah lingkungan masyarakat.
Kendati demikian, tantangan Pemkot Banjarbaru ke depan juga telah menanti seiring munculnya sinyal perlambatan ekonomi.
Salah satunya yang kini terjadi ialah inflasi kenaikan harga bahan pokok.
Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin, tak menampik situasi inflasi tengah terjadi di Kota Idaman.
Perlawanan Pemkot Banjarbaru, kata dia, melalui penyaluran bantuan beras hingga pelaksanaan program pasar murah di 5 kecamatan menjadi upaya demi menanggulangi situasi tersebut.
"Itu benar. Ke depan ada berbagai tantangan yang akan menahan laju pertumbuhan ekonomi Banjarbaru. Untuk menangani inflasi saat ini, kita melaksanakan pembagian beras dan pelaksanaan program pasar murah. Semoga situasi saat ini bisa segera teratasi," kata Aditya.
Dampak inflasi, tegas dia, menjadi suatu hal yang patut digarisbawahi.
Karenanya, ia tak ragu merombak kebijakan anggaran untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat.
"Kita tidak ingin terlena kinerja perkonomian sesaat. Inflasi jika tidak ditangani serius, bukan tidak mungkin dampaknya akan menjadi gejolak ekonomi dan sosial," tegasnya.
Untuk itu, lanjut dia, pengadaan beras akan ditambah lagi menggunakan dana BTT.
"Sesegera mungkin beras ini akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan," tuntasnya.
