bakabar.com, BANJARBARU - Ditemukan banyak aset bergerak milik Pemkot Banjarbaru yang tidak membayar pajak hingga terindikasi penggelapan, mendapat tanggapan dari Wali Kota Banjarbaru, M. Aditya Mufti Ariffin. Dia berjanji akan mengecek hasil sidak yang sudah dilaksanakan.
"Nanti saya cek (hasil sidak), makanya beberapa hari ini, Sekda khususnya sebagai penanggung jawab pengelola aset Kota Banjarbaru tiap pagi sidak aset, untuk menginventarisir semua," kata Wali Kota Banjarbaru, M. Aditya Mufti Ariffin, Kamis (31/8).
Sidak itu, kata dia, guna mengantisipasi indikasi terjadinya kehilangan barang bergerak milik daerah.
"Kita tidak tahu apakah selama ini ada atau tidak barangnya, datanya ada tetapi di lapangan di cek tidak ada," terangnya.
Berdasarkan data dari Samsat Banjarbaru ada 302 kendaraan dinas yang tidak bayar pajak.
"Terkait ini ke mana, masih di investigasi semua. Termasuk aset tidak bayar pajak. Makanya kalau tidak ada barangnya apa yang mau dibayar, maka di cek semua," tegasnya.
Dari hasil sidak nantinya akan diketahui aset-aset yang bermasalah seperti hilang, digelapkan, digadaikan atau dipinjamkan.
"Termasuk tidak bayar pajak, karena untuk bayar pajak dari anggaran sudah tersedia. Jadi dibayarkan atau tidak akan kita crosscek. Kalau memang dana ada, diambil dan tidak dibayarkan artinya korupsi," tegasnya.
"Kalau, aset digadaikan maka termasuk penggelapan. Nanti kita lihat follow up dari inspektorat. Kalau perlu ke jalur hukum akan kita laksanakan," pungkasnya.
Hasil sidak pada Rabu (30/8) kemarin, ditemukan kendaraan dinas di sejumlah SKPD yang berplat mati.
Sidak kemarin menyasar BPPRD, Dinas Perdagangan, Satpol PP, Disdukcapil, Diskominfo dan DPRD Banjarbaru.
Baca Juga: Aset Bergerak di Sejumlah SKPD Banjarbaru Bermasalah, Paling Banyak Terkait Pajak
