bakabar.com, JAKARTA– Satu windu masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), banyak yang harus dibenahi dari sistem pemerintahan kabinet Indonesia Maju.
“Masih banyak yang harus dievaluasi dari pemerintahan Jokowi,” ungkap pengamat politik Ujang Komarudin saat dihubungi bakabar.com, Kamis (20/10).
Menurutnya, banyak hal yang justru masih menyengsarakan rakyat.
Mulai dari masalah hutang negara, penegakan hukum yang tebang pilih, hingga demokrasi yang semakin mundur dan anti kritik.
“Saat ini kita banyak mengalami permasalahan dalam tata negara,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu.
Baca Juga: Pangeran Khaerul Saleh: Jokowi Miliki Strategi untuk Benahi Internal Polisi
Lanjutnya, di rezim Jokowi ini masih banyak kebijakan-kebijakan yang justru tidak berpihak ke rakyat dan belum diselesaikan.
Contohnya seperti RKUHP, Omnibus Law, dan naiknya BBM. Selain itu penanganan koruptor, hingga pelanggaran HAM yang masih belum ditangani dengan baik.
“Jadi ini yg mesti dievaluasi dari rezim jokowi. Kita menyaksikan episode di mana banyak kebijakan yg tidak berpihak kepada masyarakat,” ucap Ujang.
Baca Juga: Jokowi Pastikan IKN akan Menjadi Kota Berbasis Hutan dan Alam
Meskipun banyak juga hal positif yang dilakukan pemerintahan Jokowi, namun secara objektif masyarakat banyak yang tidak puas.
“Maka dari itu, saya melihat banyak minusnya, tapi plusnya juga ada,” papar Ujang.
Berkembangnya buzzer, hoaks, dan ujaran kebencian ini menjadi permasalahan utama di Indonesia.
Pemerintahan Jokowi harusnya segera menyelesaikan ini dalam 2 tahun sisa kepemimpinan.
“Rezim Jokowi harus berbenah agar di akhir jabatannya bisa bagus dan khusnul khotimah,” tegasnya.
