bakabar.com, BANJARBARU - Ketua DPRD Banjarbaru, Fadliansyah menegaskan semua fraksi telah memberikan pandangan terkait pertanggungjawaban APBD 2023 yang disampaikan Wali Kota HM Aditya Mufti Ariffin.
Adapun Raperda pertanggungjawaban APBD 2023 itu sendiri diserahkan Wali Kota ?dalam rapat paripurna, Senin (10/6) lalu.
“Kami sudah menerima buku tentang rancangan pertanggungjawaban APBD 2023 dan sudah dibahas dalam rapat paripurna," papar Fadliansyah, Kamis (13/6).
Menurut Fadliansyah, rekomendasi dan petunjuk yang disampaikan oleh BPK RI sudah seharusnya cepat ditindaklanjuti Pemkot Banjarbaru, sehingga tidak menjadi temuan yang bisa berimplikasi hukum.
Adapun kesimpulan rapat menyatakan fraksi-fraksi sependapat terhadap penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, "Untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku," sambungnya.
Selanjutnya juga akan dilakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) anggaran 2025 dan KUA-PPAS anggaran perubahan 2024.
Sementara Aditya menyampaikan bahwa telah berhasil mengelola anggaran dengan baik sepanjang 2023, sehingga mencapai surplus dan melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan.
"Surplus anggaran terjadi karena pendapatan daerah lebih besar dibandingkan belanja yang mencapai Rp1,5 triliun dengan realisasi pendapatan asli daerah mencapai 115,02 persen," sahut Aditya.
“Alhamdulillah pendapatan selama 2022 dan 2023 meningkat hingga melampaui target. Bahkan menjadikan realisasi pendapatan tertinggi di Indonesia sebesar 115,05 persen,” tambahnya.
Pemko Banjarbaru juga berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit dari BPK RI terhadap laporan keuangan 2023 yang diraih selama sembilan kali berturut-turut.
“Kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat, pegawai dan anggota DPRD yang mendukung pemerintahan, sehingga Pemko Banjarbaru mampu meraih prestasi yang diharapkan,” papar Aditya.
"Kedepan kami berharap peningkatan APBD maupun PAD berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengingat Banjarbaru sudah menjadi Ibu Kota Provinsi Kalsel,” tuntasnya.
