bakabar.com, MARTAPURA - Komisi II DPRD Kabupaten Banjar memastikan Raperda Penambahan Penyertaan Modal Pemkab Banjar untuk Bank Kalsel mendekati final.
Finalisasi Raperda tersebut akan tergantung hasil konsultasi besaran penyertaan modal. Tersedia tiga opsi yang dikonsultasikan.
“Ketiga opsi itu adalah angka minimal, pertengahan atau maksimal,” jelas anggota Komisi II DPRD Banjar, Saidan Fahmi, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bank Kalsel dan eksekutif, Selasa (9/8).
“Rincian ketiga pilihan yang diajukan eksekutif tersebut sebesar Rp15 miliar, Rp38 miliar dan Rp80 miliar,” imbuhnya.
Dengan meningkatkan besaran saham, Pemkab Banjar tidak lagi berada di posisi paling bawah dari 14 pemegang saham yang terdiri dari 13 kabupaten/kota dan Pemprov Kalsel.
“Kalau sudah disepalati, setidaknya peringkat Banjar naik tiga peringkat dalam kepemilikan saham. Tentunya PAD pun ikut meningkat,” papar Saidan.
Adapun rencana penyertaan modal berupa aset milik daerah, ternyata tidak dapat diakomodasi karena terkendala teknis.
“Aset yang diajukan eksekutif berupa bangunan di kawasan Pasar Ahad Kertak Hanyar. Ini masih dalam penguasaan pihak ketiga dan baru akan diserahkan mulai 2023,” tandas Saidan.
