bakabar.com, KANDANGAN – Mewakili pihak eksekutif, Sekretaris Daerah (Sekda) Hulu Sungai Selatan (HSS) Muhammad Noor memberikan jawaban pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD Setempat, Senin (14/6).
Rapat ini dipimpin Ketua I DPRD HSS, Rodi Maulidi dengan agenda jawaban eksekutif, yakni Pemkab HSS terkait 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) dan inovasi daerah.
Menanggapi fraksi Golkar tentang penyelenggaraan bantuan operasional daerah, Muhammad Noor, menyampaikan berkenaan dengan frasa PD dalam beberapa pasal dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah perangkat daerah.
“Sebagaimana dimaksud dalam pasal satu angka empat yakni perangkat daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemkab HSS,” katanya.
Sedangkan tanggapan fraksi Nasdem terkait pengelolaan dana Bosda, Sekda HSS menjelaskan bahwa selama ini pengelolaan Bosda di sekolah-sekolah terpencil tetap sama dengan sekolah yang bukan terpencil.
Sekolah membentuk tim manajemen dana bantuan operasional untuk melaksanakan pengelolaan dana Bosda yang disalurkan langsung ke rekening sekolah.
“Kemudian sekolah akan menyalurkan dana ke rekening penerima honor Bosda,” jelasnya.
Pemkab HSS mengucapkan terima kasih kepada fraksi-fraksi lain yang sudah mendukung dua Raperda yang diusulkan pihak eksekutif.
“Terima kasih kepada DPRD HSS atas kerja samanya, semoga pengajuan Raperda yang diusulkan berjalan dengan lancar,” ujar Sekda HSS.
Ketua DPRD HSS, Akhmad Fahmi menambahkan, dua Raperda yang diusulkan Pemkab HSS akan kembali dibahas dalam rapat gabungan sebelum nantinya disahkan.
“Rencananya penetapan dua Raperda Pemkab HSS ini akan dibahas bulan Juli mendatang,” tandasnya.
