bakabar.com, BANJARMASIN - Pemerintah kabupaten (Pemkab) se-Indonesia tampaknya kurang sreg dengan keputusan pemerintah pusat soal anggaran pelaksanaan pemilu serentak 2024 yang dibebankan ke APBD.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Erlina, khawatir anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pemkab bakal jebol dibuatnya.
"Kalau bisa jangan seluruhnya dibebankan di APBD. Tapi juga di APBN," ujar Bupati Mempawah, Kalimantan Barat, saat sambutan di Rapat Kerja APKASI Wilayah Kalsel 2023 di Hotel Best Western, Senin (19/6).
Baca Juga: Ajang IGA 2023, Disdik Tabalong Siapkan Puluhan Inovasi
Soal anggaran pemilu serentak menjadi salah satu isu hangat yang dibahas dalam rapat kerja yang dihadiri 11 bupati di Kalsel itu.
Mereka berencana menyatukan suara untuk persoalan ini. Lalu hasilnya disampaikan ke tingkat pusat. "Hasil rapat ini akan menjadi rekomendasi. Nantinya akan dibawa ke Rakernas APKASI ke 15 yang rencananya diadakan pada Juli," kata Erlina.
Soal anggaran pemilu serentak itu hanya salah satu isu permasalahan yang saat ini diharapkan Pemkab. Sederet persoalan lain juga dibahas dalam rapat kerja tersebut.
Sebut saja soal soal penghapusan tenaga honorer diganti dengan P3K oleh pusat yang ujung-ujungnya penggajiannya juga dibebankan ke daerah.
Kemudian masalah kebijakan perizinan tambang yang diambil pusat, pendidikan, hingga kesiapan Kalsel menjadi pintu gerbang ibu kota negara (IKN).
Koordinator APKASI Wilayah Kalsel, Sukamta, mengharapkan rapat kerja tersebut bisa memberikan solusi terhadap persoalan saat ini tengah dihadapi. Khususnya Pemkab di Kalsel.
"Nanti akan diambil keputusan bagaimana solusi terbaiknya. Makanya hari ini kami kumpulkan kawan-kawan bupati," jelas Bupati Tanah Laut itu.
Baca Juga: Tingkatkan Pelayanan Masyarakat, Kapolres Banjar Kukuhkan 78 Polisi RW
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyambut baik dengan diadakannya rapat kerja APKASI tersebut.
Permasalahan yang dihadapi Pemkab tentu juga menjadi perhatian pemerintah provinsi. Salah satunya soal persiapan menghadapi pemilu serentak.
"Ini menjadi penting. Bagaimana nanti menghadapi pemilu 2024. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah agar pemilu dapat berjalan dengan baik," imbuhnya.
Selain itu, Fajar juga mengharapkan Pemkab di Kalsel turut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Mengingat pemerintah telah menargetkan kenaikan pendapatan perkapita dalam rangka membangun Indonesia emas di 2045 mendatang.
"Termasuk bagaimana mana kita bisa mendukung berdirinya IKN, baik di sektor ekonomi maupun SDM-nya. Supaya kita tak jadi penonton," pungkasnya.
