bakabar.com, BANJARMASIN – DPRD Banjarmasin mengkritik kesiapan pemerintah kota mengantisipasi dampak banjir air pasang akibat fenomena La Nina.
Kritik disampaikan dalam rapat hingga larut malam yang juga membahas nota keuangan Raperda APBD tahun 2022 pada sektor belanja bersama jajaran SKPD pemerintah kota setempat, Kamis (18/11).
Para legislator memberi atensi serius kepada BPBD khususnya dalam hal antisipasi banjir rob.
“Sekarang yang aku lihat di Banjarmasin ini masih belum ada seperti Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) yang merupakan serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya,” ujar Anggota Banggar DPRD Banjarmasin, Isnaini.
Isnaini menilai jumlah alat evakuasi bencana banjir di Banjarmasin masih jauh dari cukup.
“Perahu karet untuk evakuasi saja cuman dua, kan saat banjir itu yang dilayani masyarakat banyak. Karena dalam hal evakuasi itu harus cepat hal itu jadi atensi kita juga untuk BPBD,” tegas politikus Gerindra ini.
Sikap kritis juga ditunjukkan anggota banggar lainnya, Sukhrowardi. Politikus Golkar ini menyoroti minimnya anggaran penanggulangan bencana.
“Anggaran untuk wirausaha baru itu kan tidak jelas parameternya. Lebih baik dialihkan ke anggaran penanggulangan bencana,” katanya.
Selain itu, dia juga menyoroti macetnya upaya menormalisasi sungai di Banjarmasin.
Ketua Banggar Harry Wijaya menjelaskan rapat hari ini memang bertujuan untuk menakar efektifitas jajaran SKPD dalam penggunaan anggaran.
“Rapat hari ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif jajaran SKPD menggunakan anggaran,” kata ketua DPRD Banjarmasin ini.
Dalam rapat, politikus PAN itu ikut menyoroti rencana merger atau penggabungan Dinas Pemuda Olahraga dengan Dinas Budaya dan Pariwisata.
“Anggaran kan otomatis jadi satu, tapi penggabungan ini belum terealisasi. Jadi masih ada dua kepala SKPD yang mengusulkan anggaran. Jadi pembahasan sedikit alot,” pungkasnya.
Kendati begitu, Kepala BPBD Banjarmasin, Fahruraji menyatakan pihaknya sudah siap mengantisipasi dampak bila banjir terjadi.
“Peralatan kita sudah siap. Kita juga sudah koordinasi dengan beberapa pihak. Kalau terjadi bencana kami siap,” katanya.
Lalu bagaimana dengan anggaran? Fahruraji bilang Pemkot Banjarmasin punya anggaran biaya tak terduga (BTT).
“Memang BPBD tidak ada anggaran. Tapi kalau terjadi bencana kita bisa ambil dari BTT. Besarannya sekitar 6,3 miliar,” katanya.
Terkait kekurangan alat seperti perahu karet, Fahruraji tak menampik. Pihaknya saat ini hanya punya dua.
“Ke depan kita berharap 1 kecamatan bisa punya 1. Mudah-mudahan bisa diakomodir,” katanya.
“Kalau bicara kurang ya relatif. Kalau eskalasi bencana satu kota ya memang itu kurang. Tapi nanti dibantu pihak lain dari TNI ataupun relawan,” katanya.
Lantas, apakah bisa Kota Banjarmasin memiliki sistem peringatan dini atau early warning system?
“Ini memang terkendala di anggaran. Memang perlu banyak pembenahan. Semoga ke depan,” katanya.
