bakabar.com, BANJARMASIN – Warga ibu kota Kalsel sepertinya harus ekstra bersabar saat menghadapi air pasang atau banjir rob.
Pasalnya, Pemkot Banjarmasin tak lagi memiliki anggaran untuk menormalisasi sungai pada bulan ini. Semua anggaran telah habis dipakai mengeruk enam lokasi. Yakni kanal Ahmad Yani, Sungai Veteran, Simpang Gusang, Simpang Telawang, Jafri Zam Zam dan Muara Kelayan.
"Kalau pengerukan program dan anggarannya habis sudah tahun ini," ujar Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin, Hizbul Wathony, Selasa (07/12).
Praktis, PUPR Banjarmasin baru akan kembali menjadwalkan normalisasi sungai pada tahun depan. Tercatat 22 sungai dari kecil dan besar masuk rencana pengerukan.
Rinciannya, anak Sungai Pelambuan, Landas, Kidaung, Biyuku, Purun, Simpang Tangga, Jagad Baya, Jeruju Besar, Saka Pelangi, Saka Harang, Handil Bamban, Peradapan, Muara Kelayan, Limau, Lulut, Bilu, Simpang Brahman, Lumbah, Jafri Zam-Zam, Tatas, Jalan Bali dan Parit.
Thony memaparkan program normalisasi untuk 22 sungai tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp8,7 miliar. Anggaran bersumber dari APBD tahun 2022.
"Hampir semua sungai di Banjarmasin Timur saja ada beberapa sungai, anggarannya juga lebih banyak," ucapnya.
Kendati begitu, normalisasi sungai tahun depan takkan berjalan mudah. Sungai yang telah terkepung permukiman bakal menyulitkan manuver alat berat.
Artinya, kemungkinan besar pihaknya hanya bakal mengeruk secara manual sekalipun tak maksimal.
"Kalau bisa itu pembebasan dulu, tapi biayanya tinggi," imbuhnya.
Keberadaan permukiman di pinggir sungai bakal menyempitkan ruang gerak alat berat. Jika pihaknya tetap nekat, tentu akan berdampak fatal.
"Takutnya setelah kita keruk, jadi runtuhan bangunannya," katanya.
Minimnya upaya Pemkot melakukan antisipasi dampak banjir mengundang sorotan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali.
“Sejak November sudah kami ingatkan, mestinya Desember ini semua pengerjaan fisik dengan pihak ketiga sudah selesai,” ujar Matnor dihubungi bakabar.com secara terpisah.
Karenanya, Matnor mengatakan Dinas PUPR harus segera kembali melakukan normalisasi sungai yang sudah dipetakan.
“Info terakhir sudah ditenderkan, akan diselesaikan dengan anggaran TA 2021,” ujarnya.
Pemkot memang seakan belum belajar dari pengalaman menangani dampak banjir rob awal tahun. Hal itu terlihat dari tak tersedianya anggaran khusus.
Praktis, kas belanja tidak terduga kembali menjadi andalan dalam kondisi darurat.
Catatan Bakeuda Banjarmasin, anggaran BTT tersisa Rp6,4 miliar atau sudah terpangkas setengahnya dari Rp13 miliar.
“Tapi ini disiapkan bukan banjir saja tapi semua dampak sosial terjadi,” pungkas Matnor.
Diketahui peta banjir rob atau air pasang di Kota Banjarmasin terus meluas per Selasa (07/12). BPBD melaporkan sebanyak 19 titik terendam luapan air laut.
Di lapangan, sudah terjadi penurunan debit air sekalipun agak lamban. “Dengan catatan tidak ada hujan dengan intensitas tinggi dan air kiriman dari hulu bagian sungai," ucap Kepala BPBD Banjarmasin Fahruraji.
Menakar Kemampuan Banjarmasin Hadapi Banjir Rob setelah Kas BTT Dipangkas
