bakabar.com, PALANGKA RAYA – Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Kalimantan Tengah (Kalteng) kecewa terhadap panitia besar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua, 2021.
Pasalnya, tenis meja termasuk dari 9 cabang olahraga dicoret alias batal digelar.
Padahal, semula panitia menjanjikan akan mempertandingan 47 cabor.
Ada pun 8 cabor yang juga tidak akan dipertandingkan yakni balap sepeda, bridge, dansa, golf, gate ball, petanque, ski air, soft tennis, dan wood ball.
Ketua PTMSI Kalteng Ardayan Tanggar, dengan dicoretnya tenis meja di PON tahun depan, membuat atlet tenis meja yang lolos PON, dirugikan.
“Awalnya kemungkinan besar tidak dipertandingkan karena ada dualisme kepengurusan di pusat antara pengurus besar (PB) dan pengurus pusat (PP),” kata Ardayan Kamis (18/6).
Tetapi untuk Kalteng, dualisme kepemimpinan tidak berpengaruh.
Sebab, Pengprov PTMSI Kalteng mempunyai dua surat keputusan (SK) dengan orang yang sama dan KONI daerah.
Sementara itu Sekum KONI Kalteng Elbadi Fardian merasa pencoretan itu keputusan tidak adil.
Padahal olahraga menurutnya salah satu media mempersatukan bangsa, dan mendapat hak sama untuk digelar di even nasional.
“Semestinya, apapun caranya tenis meja bisa dipertandingkan. Makanya kemarin PTMSI minta tetap diselenggarakan,” ujarnya.
Apalagi lanjutnya, PON ditunda tahun depan, sehingga tidak ada alasan lagi, fasilitas venue cabor ini belum tersedia.
Rasa ketidakadilan juga dialami atlet tenis meja Kalteng, Lucky.
Jika dipertandingkan, ia optimis atlet Kalteng mempunyai peluang untuk menyumbangkan medali.
Sang pelatih M Samani membenarkan apa yang dikemukakan atletnya.
Apalagi, cabor tenis meja merupakan salah satu unggulan Kalteng dengan target medali.
Dengan dicoretnya cabor ini maka lepas lah satu medali dari genggaman Kalteng.
Di sisi lain, Samani kecewa karena pencoretan ini akan berdampak pada persiapan Indonesia di Olimpiade Tokyo. Sebab, tenis meja juga dipertandingkan di sana.
“Konsekuensinya jika tidak dipertandingkan di PON, sehingga tidak bisa dijadikan patokan,” imbuhnya.
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin
