bakabar.com, BALIKPAPAN - Ratusan ojek online (ojol) kembali menyeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, pada Senin (10/10).
Mereka melayangkan sejumlah tuntutan yang mesti ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Salah satunya, yakni potongan yang terapkan pihak aplikator dinilai tidak sesuai dengan aturan pemerintah.
Sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Perhubungan No 667 Tahun 2022 tentang Biaya Jasa Pengguna Kendaraan Roda Dua, di mana pemberlakuan pemotongan dari aplikator sebesar 15 persen.
“Meminta kepada pemerintah untuk menerapkan aturan yang sudah mereka buat sendiri, yakni dalam KP No 667 Tahun 2022 bahwa aplikator maksimum memotong 15 persen. Tetapi, fakta sampai saat ini masih 20 persen,” ucap Pembina PDOB, Om Lauw.
Selain itu, massa meminta pemerintah menindak tegas aplikator yang menerapkan pungutan liar (pungli) di luar dari aturan yang telah disepakati. Contohnya, menambahkan biaya potongan berkedok tarif jasa aplikasi.
“Jadi setelah 20 persen ini ada lagi biaya tambahan seperti biaya jasa aplikasi lah. Nah ini adalah tarikan ilegal yang tidak ada di dalam aturan pemerintah yang mereka buat sendiri. Makanya kami minta pemerintah menegakkan ini aturan, karena mereka yang buat sendiri,” katanya.
Sebelumnya, PDOB telah bertemu dengan Wali Kota Balikpapan, Rahmad Masud, serta menyurati Gubernur Kaltim, Isran Noor.
Namun hingga kini, aspirasi para ojol belum ditindaklanjut hingga akhirnya demo pun kembali digelar.
Jika aspirasi tidak ditindaklanjuti, maka ojol mengancam enggan memilih Rahmad Masud apabila mencalonkan diri kembali sebagai wali kota Balikpapan.
“Maka dari itu kami minta kepada pemerintah kota, karena kemarin juga kami kan yang memilih. Kami pastikan bila suara kami tidak ditindaklanjuti, periode yang akan datang mereka tidak terpilih. Kami akan pastikan itu, karena ojol di sini banyak. Yang datang ke sini banyak, R2 dan R4 gabung, total anggota kami itu ada 1.200 orang,” pungkasnya.
