bakabar.com, BANJARMASIN – Presiden RI Joko Widodo tampak tak puas dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Jokowi menilai PPKM tak efektif menekan laju penularan Covid-19. Diketahui, PPKM dilaksanakan selama 7 hari ke depan.
Menanggapi itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina ikut buka suara. Sebagai kepala daerah, Ibnu mengira ucapan Presiden RI Jokowi tersebut merupakan imbauan ke kabupaten/kota.
"Saya kira itu imbauan dari beliau," ucapnya, Senin (1/2).
Jokowi, kata Ibnu, kemungkinan meminta PPKM kembali diperketat dan diperpanjang untuk mencegah penyebaran Corona di Indonesia.
"Supaya protokol kesehatan (prokes) dan penegakan hukum dijalankan," ujarnya.
Pemkot Banjarmasin menerapkan PPKM sejak 12 Januari lalu. Selama 7 hari ke depan, Pemkot memberlakukan PPKM masa transisi hingga 2 Februari esok.
Di masa transisi, Ibnu mengaku pihaknya akan melakukan evaluasi soal penerapan PPKM.
Pasalnya, seluruh instansi lebih terfokus kepada penanganan musibah banjir.
“Kalau penanganan banjir ini sudah selesai atau relatif bisa terkendali dengan baik. Insyaallah PPKM akan kita coba hidupkan kembali,” pungkasnya.
Ke depan, Pemkot kembali merapatkan barisan bersama Polri-TNI dan forum komunikasi pimpinan daerah lainnya.
“Mulai besok (2/2) PPKM diperpanjang selama 7 hari,” imbuhnya.
Sejak 11 Januari lalu, pemerintah getol menerapkan PPKM sebagai ganti PSBB.
Diharapkan keputusan ini efektif menekan sebaran kasus Covid-19 di Indonesia yang terus meningkat.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito bilang bahwa aturan ini termasuk rem darurat yang harus dilakukan pemerintah setelah melihat angka kasus konfirmasi Covid-19 dan angka kematian yang semakin tinggi.
Awal Februari ini menunjukkan tanda penularan Covid-19 di Banjarmasin sedang menuju puncaknya. Dilaporkan akumulasi kasus mencapai 4.561 kasus.
Rinciannya, 318 kasus aktif, 4.080 sembuh, dan 183 meninggal dunia. Dari kasus aktif, saat ini ada 110 warga dilaporkan menjalani isolasi mandiri, dan 208 lainnya di rumah sakit.
Epidemiolog Kalsel Dr H IBG Dharma Putra meminta pemerintah daerah meningkatkan upaya tracking, atau pelacakan kontak erat secara maksimal. Minimal satu warga diperiksa tiap pekan.
"Idealnya apa yang kita temukan, sama dengan apa yang ditemukan di masyarakat. Jangan sampai yang kita temukan 1 tapi kenyataan 10 kasus," ujarnya.
