bakabar.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno menyebut tuntutan mahasiswa dan buruh mendesak Presiden Joko Widodo mundur sebagai hal yang menggelikan. Dalam perspektif konstitusi, Hendrawan menilai tuntutan tersebut tidak jernih.
“Dalam perspektif konstitusi, tuntutan tersebut lucu, bahkan menggelikan. Ini berarti menuntut rakyat Indonesia yang sudah memilih Presidennya secara langsung lewat pemilihan yang demokratis,” kata Hendrawan dikutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (29/10).
Dia menyarankan para mahasiswa bisa menggunakan energi mereka untuk melakukan kerja-kerja kerakyatan.
Hendrawan menyarankan mahasiswa dan buruh, misalnya, mempersiapkan kapasitas adaptif bagi masyarakat yang mulai memasuki hidup normal pascapandemi. Hal lain yang bisa dilakukan, sambungnya, membangun organisasi rakyat yang solid dalam gotong royong.
“Singkatnya, salah minum obat sehingga cara berpikirnya tidak jernih. Lebih baik energi berlebih yang kita miliki digunakan untuk krida-krida kerakyatan,” katanya.
Massa aksi dari kelompok buruh, mahasiswa, serta masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) sebelumnya membentangkan spanduk bertuliskan agar Jokowi mundur.
Spanduk tersebut dibawa massa dalam aksi yang mereka lakukan di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (28/10). Massa menilai Jokowi gagal menyejahterakan rakyat di tahun ketujuh atau keduanya bersama Wapres Ma’ruf Amin.
“Hari ini kita dari buruh akan menyatakan pandangan politiknya,” kata salah seorang melalui mobil komando, Kamis (28/10).
