bakabar.com, JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memberi peringatan. Ada potensi pintu masuk barang impor ilegal ke Indonesia.
"Satu contoh kawasan berikat (KB). Belum lagi kalau saya angkat soal pusat logistik (PLB) berikat,"katanya saat memberikan arahan Pengangkatan Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI) dan Pengarahan PPNS di Jakarta, Senin (16/10).
Potensi itu didapat setelah Kemenperin sidak ke sejumlah PLB sejak tiga bulan lalu. Dipimpin Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII).
"Saya bisa sampaikan secara tegas, sesuai dengan apa yang jadi prediksi Kami. Ditemukan di lapangan, PLB-PLB, praktik-praktik yang tidak sesuai, yang pada gilirannya pasti secara langsung akan mencederai industri dalam negeri kita," tuturnya.
Soal KB, kata Agus, mereka kesulitan dalam mengumpulkan data industri dan produk di kawasan itu. Lantaran tak berada di bawah kewenangannya.
Padahal, keberadaan KB dinilai jadi salah satu titik masuk produk impor yang seharusnya diorientasikan untuk ekspor. Tapi justru malah membanjiri pasar dalam negeri.
Ia bahkan sampai harus menurunkan tim ke untuk melakukan identifikasi. Dari studi di lapangan, tercatat setidaknya ada 1.400 kawasan berikat berskala kecil hingga besar di seluruh Indonesia.
"Ini problem. Kalau kita tidak terbuka satu sama lain, sembunyikan data, kami sebagai pembina industri dalam negeri tidak bisa melakukan tugas dengan baik dan maksimal," ucapnya.
Oleh karena itu, Kemenperin butuh transparansi data. Hal itu penting bagi mereka. Apalagi dalam melaksanakan tugas untuk pengetatan impor.
Agus lantas mengakui, pengendalian impor di Indonesia menghadapi banyak tantangan. Mulai dari banyaknya produk impor yang masuk tanpa pemeriksaan SNI di kawasan pabean (border) hingga lemahnya pengawasan.
Termasuk di KB, lemahnya tata niaga impor karena tak berbasis data industri. Hingga maraknya impor ilegal.
Menperin juga menyinggung keterlibatan mafia dalam upaya pengendalian impor ilegal.
"Masalah pengendalian impor memang kompleks. Lebih kompleks lagi kalau dalam pelaksanaan di lapangan kami berhadapan dengan kekuatan yang kuat. Kelompok-kelompok yang kuat, atau mafia," tutupnya.
