bakabar.com, KUALA KAPUAS – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kapuas bersama DPW PKB Kalteng serta pondok pesantren menggelar tasyakuran, Selasa (21/9).
Dilaksanakannya tasyakuran yang berlangsung di Kantor DPC PKB Kapuas Jalan Pemuda KM 1 Kuala Kapuas tersebut sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pondok pesantren.
Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Ketua DPW PKB Kalteng, Habib Ismail Bin Yahya tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten I Setda Kapuas, Ilham Anwar dan juga dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Kapuas Hj Marlina serta Ketua PCNU Kapuas H Nurani Sarji.
Habib Ismail didampingi Ketua DPC PKB Kapuas Tommy Saputra mengatakan, pihaknya melaksanakan tasyakuran untuk mengungkapkan rasa syukur atas terbitnya Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan pesantren, menindaklanjut Undang-Undang Pesantren tahun 2019.
“Jadi, hari ini kita tasyakuran, artinya mengungkapkan rasa syukur kita atas terbitnya Perpres tentang pendanaan pesantren. Produk hukum ini murni inisiasi dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ditindaklanjuti oleh fraksi PKB di DPR RI,” katanya.
“Kita harapkan juga DPC PKB bisa menugaskan anggota-anggota DPRD-nya untuk membuat Perda inisiatif DPRD tentang pondok pesantren, untuk menjadi Juklak dan Juknis pelaksanaan peraturan presiden tentang pendanaan pemyelenggaraan pesantren,” ucap Habis Ismail.
Sementara itu, Ketua Forum Pondok Pesantren Kapuas, Hasanudin mengharapkan, peraturan presiden tentang pendanaan pesantren tersebut benar-banar dapat terwujud dan ditindaklanjuti oleh perintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten.
“Kami harap pemerintah provinsi dan daerah bisa benar-benar memperhatikan keberadaan pondok pesantren, khususnya di Kapuas. Karena kita di Kapuas ada sebanyak 15 pondok pesantren,” pungkasnya.
