bakabar.com, BANJARMASIN - Tampil perdana di Sidang Paripurna DPRD Kalsel, Wakil Gubernur Kalsel, H Muhidin, menyampaikan nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan (APBD-P) 2021 mencapai Rp 6,72 miliar.
"Jadi ada kenaikan dibandingkan APBD murni 2021 mencapai Rp 1,29 triliun," kata Muhidin, usai menyampaikan nota keuangan APBD-P 2021 pada paripurna dewan, di DPRD Kalsel, Kamis (9/9).
Muhidin mengungkapkan, APBD-P tahun ini mengalami kenaikan sekitar 23,81 persen dibandingkan murni sebesar Rp 5,433 triliun, sebagai dampak tambahan anggaran dari pemerintah pusat.
"Kita mendapatkan anggaran untuk penanganan Covid-19 melalui dana alokasi khusus (DAK) untuk pendidikan dan kesehatan," tambah mantan Wali Kota Banjarmasin itu.
Dari segi pendapatan daerah murni sebesar Rp 5,43 triliun dan ada kenaikan Rp 1,29 triliun atau sebesar 23,81 persen.
"Total pendapatan daerah yang akan dianggarkan mencapai Rp 6,72 triliun," tambahnya, didampingi Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel, Agus Dyan Noor.
Sedangkan murni belanja 2021 mencapai Rp 5,53 triliun, terdapat kenaikan sebesar Rp 1,43 triliun atau naik 25,85 persen.
"Maka total belanja daerah yang akan dianggarkan sebesar Rp 6,95 triliun," jelas Wagub Kalsel, Muhidin yang juga Ketua DPW Pantai Amanat Nasional tersebut.
Kemudian selisih pendapatan dan belanja daerah murni sebesar Rp 100 miliar, di mana ada tambahan kenaikan sebesar Rp 136,34 miliar atau 136,34 persen.
"Pendapatan daerah dan belanja daerah terdapat defisit yang ditutupi pembiayaan netto atau hasil bersih sebesar Rp 236,34 miliar," ungkap Muhidin.
Lebih lanjut Muhidin mengharapkan agar pembahasan RAPBD Perubahan 2021 dapat berjalan dengan lancar, sehingga anggaran bisa digunakan untuk menunjang program prioritas pemerintah.
"Kita kini dihadapkan dengan pandemi, sehingga penanganan Covid-19 menjadi prioritas pemerintah," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bakeuda Kalsel, Agus Dyan Noor, menambahkan, pembahasan RAPDB-P 2021 ini dikarenakan adanya penambahan anggaran, terutama bantuan penanganan Covid-19 dari pemerintah pusat.
"Kita mendapatkan bantuan DAK fisik maupun non fisik untuk menangani Covid-19, kesehatan dan pendidikan," jelasnya.
