bakabar.com, BANJARMASIN - Perusahaan infrastruktur yang berbasis di Brunei, Brunergy Utama, mengumumkan rencana pembangunan kereta api berkecepatan tinggi pertama di Pulau Kalimantan. Proyek sepanjang lebih dari 1.600 km ini akan menghubungkan Brunei dengan dua negara tetangganya Indonesia dan Malaysia.
Dilansir dari Nikkei Asia yang dikutip detikcom, Selasa (2/4/2024), perusahaan yang mulanya bergerak di sektor minyak dan gas ini meluncurkan proyek tersebut pada akhir pekan lalu. Proyek Kereta Api Trans-Borneo ini akan membentang sepanjang 1.620 kilometer dari sisi barat ke sisi timur Kalimantan, melintasi tiga negara Asia Tenggara.
Menurut pengumuman tersebut, tahap pertama akan menghubungkan Pontianak, ibu kota provinsi Kalimantan Barat di Indonesia, dengan Kuching dan Kota Kinabalu, ibu kota negara bagian Sarawak dan Sabah di Malaysia, kemudian lanjut ke distrik Tutong di Brunei, serta wilayah pantai barat dan utara pulau itu.
Selanjutnya tahap kedua akan berjalan ke arah selatan dan menghubungkan Tutong dengan provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur di Indonesia. Dalam hal ini, termasuk kota Samarinda dan Balikpapan.
"Dan nantinya akan menjadi ibu kota Indonesia di masa depan, Nusantara (IKN)," ujar perusahaan tersebut.
Akan ada empat terminal yang berfungsi sebagai hub utama jaringan kereta berkecepatan tinggi bersama dengan total 24 stasiun, dan kereta peluru tersebut direncanakan melaju dengan kecepatan hingga 350 kilometer per jam, sesuai usulan. Proyek ini dilaporkan diperkirakan menelan biaya 70 miliar dolar AS atau setara Rp 1.113 triliun (kurs Rp 15.900).
Namun demikian, prospek dari proyek ini, termasuk partisipasi dari Malaysia dan Indonesia di dalamnya terbilang masih belum jelas masih belum jelas.
Kepala Menteri Negara Bagian Sabah Hajiji Noor memuji usulan mega proyek kereta api itu, dan mengatakan bahwa hal tersebut akan menjadi katalis ekonomi bagi wilayah Kalimantan. Menurutnya jika proyek ini terwujud, maka akan memfasilitasi perdagangan, mendorong pertumbuhan industri di daerah perbatasan, meningkatkan pariwisata di wilayah Kalimantan, dan meningkatkan konektivitas antar masyarakat.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Malaysia Alexander Nanta Linggi mengatakan pada bulan November lalu, kementeriannya telah menerima proposal awal mengenai proyek tersebut. Dia mengatakan, pemerintah federal telah menyetujui alokasi keuangan khusus untuk melakukan studi kelayakan pada rute di Sabah dan Sarawak. Hal ini berdasarkan pemberitaan Free Malaysia Today.
Akan tetapi, Perdana Menteri Sarawak Abang Johari Openg sempat mengatakan bahwa pemerintah negara bagian Sarawak belum secara resmi didekati oleh perusahaan yang berbasis di Brunei itu untuk memulai proyek tersebut.
Dikonfirmasi Nikkei Asia kepada pejabat pemerintah daerah di Kalimantan Utara, disebutkan bahwa beberapa diskusi telah dilakukan mengenai proyek tersebut dengan Brunei, namun Indonesia belum berkomitmen terhadap apa pun. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati juga mengatakan hal serupa.
"Belum ada tindak lanjut mengenai masalah ini, terutama yang melibatkan kementerian," ujar Adita.
Atas hal ini, Menteri Komunikasi dan Transportasi Brunei Shamhary Mustapha menekankan, usulan tersebut belum dibahas secara resmi di tingkat pemerintahan.
