bakabar.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk yang tertinggi ke-2 di antara negara-negara G20.
“Pertama tentu kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di atas berbagai negara lain, bahkan di antara negara-negara terbesar di G20. Pertumbuhan Indonesia adalah yang ke-2, kita tumbuh di 5,03 persen,” kata Menko Airlangga dalam gelaran 'Conference on National Strategic Projects (PSN)', di Jakarta, Rabu (26/7).
Bahkan, di tengah permasalahan perekonomian global yang kompleks dan bertingkat saat ini, mulai dari inflasi, peperangan, krisis energi, posisi ekonomi Indonesia masih bisa dikatakan cukup kuat.
Dalam hal itu, Menko Airlangga menyoroti tingkat Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia yang masih ekspansif dan berada di level 52,7, lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju pada periode yang sama.
Baca Juga: 11 Proyek Kerja Sama, Kemenko Perekonomian: Disahkan Melalui BKCF
“Jadi Indonesia menjadi champion yang berbeda. Kita buktikan PMI kita, Purchasing Managers Index ataupun optimisme kalangan industri terhadap perekonomian. Kita berada di level ekspansif 52,7. Bayangkan Malaysia masih di bawah 50, yaitu 47,7, Vietnam 46,2, kemudian Filipina di angka 50,9,” ujarnya lagi.
Begitu juga dengan angka pengangguran Indonesia yang menurun di angka 5,45 persen. Lebih lanjut, Menko Airlangga menilai, agar Indonesia mampu keluar dari perangkap pendapatan menengah (Middle Income Trap) pada 2035, masyarakat harus mampu memanfaatkan bonus demografi yang berlaku hanya tinggal 13 tahun lagi.
Selain itu, kunci dari strategi perekonomian agar tumbuh signifikan adalah melalui pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, proyek PSN disusun secara komprehensif guna mendukung kebijakan transformasi ekonomi nasional dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Baca Juga: Devisa Hasil Ekspor, Kemenko Perekonomian: Menunjang Pembangunan
Dalam kebijakan jangka pendek, PSN diarahkan dengan beberapa program. Yang pertama pemberian insentif untuk menarik investasi pada program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Pengembangan Kawasan Industri, dan Program Percepatan Pengembangan Wilayah.
Kedua, program pemerataan ekonomi. Ketiga, peningkatan kedaulatan pangan melalui program food estate. Dan ketiga, penerbitan peraturan turunan dari UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Kemudian dari segi kebijakan jangka panjang, yang pertama, peningkatan konektivitas melalui proyek jalan tol, kereta api, bandara, pelabuhan, dan infrastruktur dasar lainnya. Kedua, penguatan ketahanan energi nasional melalui penyediaan infrastruktur migas, kelistrikan dan kilang pengolahan.
Baca Juga: Kemenko Perekonomian: INSW Lakukan Harmonisasi Kebijakan Isu Strategis
Ketiga, percepatan transformasi digital serta produksi talenta digital.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Basuki Hadimuljono juga menilai, PSN menjadi sangat penting untuk memacu perkembangan infrastruktur agar semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
“Infrastruktur ini jadi pondasi dalam rangka Menko Perekonomian mendesain pertumbuhan ekonomi di Indonesia, apa pun yang didesain kalau nggak ada infrastruktur pasti tinggal hanya gagasan,” katanya lagi.
