bakabar.com, BANJARMASIN – Ketua Umum Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia (P3HI), Aspihani Ideris menyangkal pernyataan Sekretaris Jenderal Barisan Gus dan Santri (Bagus), Yusuf Hidayat.
Sebelumnya, Yusuf meminta Mardani H Maming cuti dari posisi Bendahara Umum PBNU selama kasus dugaan suap izin pertambangan di Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu bergulir di persidangan.
Menurut Aspihani Ideris, permintaan cuti kepada Mardani H Maming sebagai pengurus PBNU terkesan menghakimi. Sebab, status Mardani sebatas saksi.
“Sekadar diketahui, Mardani H Maming adalah saksi, bukan terdakwa dari perkara yang saat ini masih berjalan,” tegas Direktur Eksekutif Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (Lekem Kalimantan), Rabu (27/4).
Aspihani juga membantah pernyataan dari Sekjen Bagus terkait AD/ART PBNU yang mengharuskan seseorang cuti dari jabatannya di organisasi apabila berstatus sebagai saksi.
“Saya rasa tidak ada organisasi mengatur seperti itu, artinya selama di AD/ART PBNU tidak ada mengatur seseorang yang berstatus sebagai saksi di pengadilan harus cuti dari tugasnya buat apa Mardani H Maming harus cuti,” sambungnya.
Aspihani melihat jika ada upaya menggiring opini bahwa Mardani yang hanya sebagai saksi, seolah diopinikan menjadi tersangka
“Ingat sekali lagi, Mardani H Maming bukan seorang terdakwa, beliau hanya sebagai seorang saksi dan itupun kesaksiannya sudah disampaikan di Pengadilan Negeri Tipikor dalam sidang kemarin Senin, 25 April 2022,” tukasnya.
Lebih Baik Tabayun, Usulan Mardani H Maming Nonaktif di PBNU Berlebihan
Sebelumnya, Barisan Gus dan Santri, mendesak Mardani H Maming cuti dari posisi Bendahara Umum PBNU. Hal tersebut disampaikan Yusuf Hidayat, Sekjen Bagus, di Surabaya, Rabu (27/4).
Sementara itu, Sekretaris Pengurus Wilayah NU Kalimantan Selatan, Berry Nahdian Forqan menilai usulan yang meminta Mardani mundur dari pengurus PBNU sangatlah berlebihan.
"Tanpa mengurangi rasa takzim saya kepada beliau-beliau saya menilai komentar itu terkesan berlebihan," kata Berry, Rabu (27/4).
Kehadiran mantan bupati Tanah Bumbu sebagai saksi dibutuhkan keterangannya dalam kasus dugaan suap izin usaha pertambangan yang menyeret mantan Kepala Dinas ESDM, Raden Dwidjono.
"Pak Mardani hanya menjadi saksi. Sangat disayangkan framing-framing dari pihak-pihak tertentu seolah-olah dia menjadi tersangkanya. Ini upaya jahat yang dilakukan pihak lain kepada Pak Mardani," jelas Berry.
"Sebagai bagian dari NU, saya kira wajib bagi kita untuk meluruskan proses pengadilan agar dapat berjalan adil bagi Pak Mardani yang juga bendahara umum PBNU. Wajib bagi kita untuk mengingatkan pihak-pihak lain yang terus menekan pengadilan untuk mengriminalisasi Pak Mardani, bukan justru turut terbawa dalam arus framing pihak lain yang ingin menjatuhkan Pak Mardani," tambahnya.
Pemahaman yang mengatakan Mardani H Maming mangkir dari persidangan juga perlu dikoreksi, kata Berry, karena diksi "mangkir" berarti tidak hadir tanpa pemberitahuan dan tanpa seizin pengadilan.
Sementara, ketidakhadiran Mardani H Maming dalam beberapa kali sidang disertai dengan surat pemberitahuan izin dan sekali sakit.
"Kalimat mangkir jelas framing yang tidak pada tempatnya dalam kasus ini," ujar Berry.
Dalam sidang lanjutan Mardani hadir secara virtual atas persidangan yang menghadirkan saksi secara virtual. Hakim telah menyetujui.
Sayangnya, kemudian hakim justru mengeluarkan surat pemanggilan kehadiran langsung. Sebagai warga negara yang baik, Mardani H Maming akhirnya hadir memenuhi persidangan secara langsung dan memberikan keterangan di depan hakim.
Kenapa Berry mesti merespons komentar miring terhadap Mardani dan berupaya menjelaskan fakta yang sedang terjadi?
Berry berkata sebagai bagian dari jamiyah NU sudah keharusan dirinya menyampaikan informasi yang benar.
"Kesimpulan saya Pak Mardani tidak perlu nonaktif sebagai Bendahara NU dan kita sebagai bagian dari NU sangat tepat menjaga dan mengawal siapapun pimpinan NU yang difitnah dan dizalimi sebagai bagian untuk menjaga marwah NU," pungkas Berry.
Hasil Kajian PBNU
Masyarakat diimbau tidak larut dalam opini menyesatkan yang hendak menyudutkan nama Mardani H Maming. Sebab, isu yang berkembang belum tentu kebenarannya.
"Jangan menyudutkan Bendahara Umum PBNU hanya berdasarkan asumsi. Isu yang berkembang belum tentu kebenarannya," kata Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi, baru tadi.
Gus Fahrur, dalam keterangan tertulisnya, menuturkan bahwa saat ini ada beberapa pihak yang terus menggoreng kasus ini dengan framing negatif yang menyudutkan NU.
Padahal dalam kasus ini, Mardani telah memenuhi panggilan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.
Mardani juga telah memberikan keterangan mengenai fakta hukum yang dibuat berdasarkan sumpah.
Menurut Gus Fahrur sudah sepantasnya jika LBH Ansor dan LPBH NU memberikan bantuan hukum sesuai ketentuan karena beberapa pemberitaan dan opini telah menyudutkan nama PBNU.
Hasil kajian tim hukum menduga adanya upaya sistematis dengan menggunakan instrumen hukum dengan merekayasa fakta-fakta melalui tuduhan tidak berdasar disertai fitnah .
"Posisi Bendum PBNU ini masih hanya sebatas saksi, diharapkan jangan berlebihan menanggapi hal ini," ucap dia.
Gus Fahrur mengatakan kasus tersebut adalah kasus hukum biasa di mana orang yang dipanggil menjadi saksi adalah hal yang wajar.
Namun kata dia, menjadi tidak wajar karena ada upaya menggiring persoalan itu ke luar dari konteks persoalan. Pihaknya menganggap ada pihak yang membuat polarisasi dan opini yang sistematis terhadap persoalan tersebut apalagi sudah membawa nama NU.
"Kami berharap warga nahdiyin tidak terprovokasi. Sebaiknya tabayun dulu sebelum berkomentar, jangan malah memperkeruh suasana," ujar Pengasuh Pesantren An Nur Bululawang, Malang itu.
"Saya mengimbau semua pihak fokus ke pokok perkaranya saja. Kita harus menghargai dan menghormati proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah," ujarnya.
Dalam persidangan, Mardani telah memberikan keterangan mengenai fakta utuh proses penerbitan IUP kepada perusahaan bernama PT PCN yang terjadi pada 2012.
Terungkap juga dalam fakta persidangan bahwa, proses penerbitan IUP telah berdasarkan permohonan dan dilakukan pemeriksaan. Rekomendasi yang dikeluarkan juga telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan.
