bakabar.com, JAKARTA – Menurut survei Badan Pusat Statistik atau BPS pada 2017, perempuan di perkotaan atau urban yang mandiri dari sisi ekonomi dan mengenyam pendidikan juga rentan mengalami KDRT sebanyak 36,3 persen. Angka tersebut mencakup kekerasan fisik dan seksual. Oleh sebab itu, perempuan yang bekerja dan berpendidikan tak serta-merta terbebas dari kekerasan dalam rumah tangga atauKDRT.
Dilansir dari Tempo.co, temuan ini cukup mengejutkan karena dalam survei yang sama, angka KDRT terhadap perempuan di pedesaan lebih kecil, yakni 29,8 persen. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, Khariroh Ali mengatakan pemicu KDRT terhadap perempuan perkotaan antara lain budaya patriarki yang sudah mengakar di masyarakat dan kehidupan individualistik.
“Perempuan yang mandiri secara ekonomi dan well educated di perkotaan tidak menjadi jaminan dia lepas dari KDRT,” kata Khariroh Ali saat ditemui di @america Pacific Place, Jakarta Pusat, belum lama ini
“Budaya masyarakat Indonesia masih menganggap perempuan hanya pendamping dan membantu ekonomi keluarga, sekalipun dia berperan sebagai kepala keluarga,” katanya.
Budaya patriarki yang selalu menomorsatukan laki-laki dalam hal apapun, menurut dia, menjadi cikal-bakal ketidaksetaraan gender dan berujung KDRT.
Ketika perempuanberperan sebagai kepala keluarga, kerap terjadi toxic masculinities, kondisi ketidaksiapan laki-laki berganti peran dengan perempuan.
“Mereka merasa malu hidup dari jerih payah istri dan merasa tidak menjadi laki-laki lagi,” kata Khariroh Ali.
Baca Juga: Keterlibatan Wanita Mencoblos di Pilpres 2019 Penting
Adapun faktor lingkungan sosial yang individualistik, Khariroh Ali menjelaskan, adalah keengganan masyarakat perkotaan mengintervensi ketika melihat perempuan mengalami KDRT. Beda dengan di pedesaan, mekanisme penyelesaian masalah secara bersama-sama masih dilestarikan. Sikap individualistik ini juga didorong oleh tingkat persaingan yang tinggi, sehingga enggan berbagi masalah di ranah privat.
“Bentuk-bentuk KDRT yang dialami perempuan di perkotaan sebagian besar kekerasan seksual dan psikis,” ucap Khariroh Ali.
Dari sejumlah kasus yang diterima Komnas Perempuan, biasanya terjadi pemaksaan hubungan seksual saat perempuan sedang tidak siap dan cara-cara berhubungan intim yang tidak disukai perempuan. Contohnya ketika menstruasi ataupun cara intercourse dan penggunaan alat yang menyakitkan bagi perempuan.
Untuk kekerasan psikis kerap dipicu akibat kurangnya pemahaman tentang kesetaraan gender. Meskipun pertukaran peran sudah disepakati di dalam rumah tangga, tak selalu mendapatkan apresiasi positif dari suami ataupun kerabat yang tinggal bersama di satu rumah. Perempuan sering kali menerima penindasan, sindiran atau tekanan secara mental saat berada di rumah.
“Pertukaran peran di suatu rumah tangga adalah hal yang wajar, selama itu sudah disepakati,” kata dia. Peran pencari nafkah yang dilekatkan kepada sosok laki-laki adalah wujud konstruksi sosial. Padahal, itu bukan sesuatu yang given dari atas yang tak bisa ditukar, contohnya perempuan melahirkan, menyusui, dan menstruasi.
“Karena itu, kurangnya pemahaman kesetaraan gender masih menjadi tugas kita bersama,” ucap Khariroh Ali.
Baca Juga: Studi: Wanita Jangkung Hidup Lebih Lama
Editor: Aprianoor
