bakabar.com, JAKARTA – Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyambut baik penunjukan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono resmi ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI, Jumat lalu (7/10).
Sarman mengingatkan fokus utama yang harus diprioritaskan Pj Gubernur DKI adalah mengawal proses pemulihan ekonomi Jakarta di tengah turbulensi perekonomian nasional dan global.
“Mengingat Jakarta di samping sebagai ibukota negara dan pusat pemerintahan juga menjadi pusat ekonomi dan keuangan nasional yang memberikan kontribusi dan penyokong terhadap perekonomian nasional,” katanya melalui keterangan tertulis, Minggu (9/10).
Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jakarta menyumbangkan sebesar 17 persen dari PDB nasional. Kontribusi tersebut disebutnya Jakarta sebagai penyumbang terbesar PBD Indonesia yang persentasenya di atas provinsi lainnya.
Adapun di sektor keuangan, Provinsi DKI Jakarta disebutnya memegang peranan penting karena posisinya sebagai outstanding kredit di Jakarta yang mencapai 29 persen dari kredit nasional.
Selain itu, porsi simpanan masyarakat mencapai 49 persen dari total simpanan nasional. Hal tersebut juga didukung oleh transaksi nontunai yang mencapai 40 persen dari total transaksi sebesar Rp7.361 triliun.
“Ekonomi Jakarta juga didominasi sektor keuangan, persewaan, usaha jasa, perdagangan, hotel, restoran, industri pengolahan dan pariwisata,” katanya.
Sarman menerangkan besarnya kekuatan ekonomi Jakarta menjadikannya sebagai magnet bagi investor untuk menanamkan modalnya di berbagai sektor. Tahun 2021 misalnya, nilai investasi asing yang masuk ke Jakarta mencapai USS4,82 miliar. Sedangkan nilai investasi di dalam negeri mencapai Rp9,2 triliun.
Mengingat ekonomi Jakarta yang sangat strategis, imbuh Sarman, pelaku usaha berharap agar Pj. Gubernur DKI Jakarta dapat menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha. Sehingga target pertumbuhan ekonomi Jakarta 2022 di kisaran 5,3-6,1 persen (yoy) dapat tercapai.
“Sehingga diharapkan dapat mampu menekan laju angka pengangguran yang saat ini di angka 8 persen dan kemiskinan di angka 4,69 persen,” paparnya.
Ia berharap berbagai kebijakan senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pelaku usaha memiliki kepastian hukum dan adanya komunikasi secara berkala dengan para pelaku usaha untuk mendengar berbagai masukan, saran, dan pandangan.
“Untuk selanjutnya dapat diimplementasikan dalam sebuah kebijakan agar berbagai sektor usaha yang menggerakkan perekonomian Jakarta tumbuh positif dan produktif,” ujarnya.
Terlebih, dalam memasuki masa transisi perpindahan ibukota ke Kalimantan ke depan, pelaku usaha berharap agar dilibatkan dalam penyusunan bluprint yang menjadikan Jakarta sebagai pusat bisnis dan ekonomi nasional. Salah satunya dengan merevisi UU No.29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta agar segera berproses.
“Semoga di bawah kepemimpinan Pak Heru sebagai Pj Gubernur, proses pemulihan perekonomian Jakarta berjalan baik. Termasuk mampu bertahan di tengah gejolak ekonomi nasional dan global yang tidak pasti,” pungkasnya.
