bakabar.com, BANJARBARU - Anggota Komisi III DPRD Banjarbaru, Hindera Wahyudi, menggelar sosialisasi peraturan daerah (sosper) di Aula BPP, Selasa (25/11).
Politisi Partai Gerindra itu memaparkan substansi Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Hindera menegaskan bahwa Perda LP2B merupakan instrumen penting untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian pangan di Banjarbaru, terutama sawah yang tidak boleh dialihfungsikan untuk pembangunan non-pertanian.
“Kami ingin memastikan sejauh mana aturan mengenai LP2B telah dilaksanakan pemerintah dan ditaati masyarakat,” ungkapnya.
Perda Nomor 3 Tahun 2023 tidak hanya melarang alih fungsi lahan, tetapi juga memberikan penghargaan kepada masyarakat atau petani yang patuh terhadap aturan tersebut.
Hindera menegaskan bahwa insentif yang dimaksud bukan berupa dana tunai, melainkan dukungan melalui berbagai program pemerintah yang memperkuat dan melindungi lahan pertanian.
Bentuk insentif tersebut di antaranya pembangunan infrastruktur pertanian,
bantuan pembiayaan bibit unggul, kemudahan akses informasi dan teknologi pertanian, penyediaan sarana produksi, jaminan sertifikat tanah di wilayah LP2B,
serta penghargaan bagi petani yang mempertahankan lahan sawah.
“Insentif itu bertujuan menjaga komitmen petani, memperkuat ketahanan pangan, dan memberi apresiasi atas peran mereka menahan laju alih fungsi lahan,” jelasnya.
Hindera juga menyoroti pembangunan Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Pertumbuhan kawasan permukiman yang begitu cepat dinilai berpotensi menggerus lahan-lahan persawahan, jika tidak diatur secara tegas.
"Implementasi Perda LP2B secara konsisten akan berperan penting untuk memastikan sawah tetap terjaga, ketahanan pangan tetap stabil, dan pembangunan tetap berjalan sesuai koridor," tutupnya.
