bakabar.com, SAMARINDA - Komisi II DPRD Kaltim meminta agar ada transparansi anggaran dari pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono mengatakan informasi anggaran yang terbuka yang akuntabel dibutuhkan untuk mengetahui progress pambangunan dan sejauh mana uang masyarakat pergunakan.
"Kalau mau transparan, semua harus transparan. Saat ini, semua harus akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Nidya Listiyono di Samarinda.
Baca Juga: DPRD Kaltim Dorong Pengelolaan Desa Wisata untuk Ekonomi Masyarakat
Pria yang dianggap Tiyo itu menekankan perlu ada kerjasama antara Badan Otorita IKN, Pemprov Kaltim, dan pemerintah pusat dalam membangun IKN dengan kertebukaan informasi berkaitan dengan anggaran dan progress pembangunan.
"Supaya masyarakat terinformasi dengan baik soal perkembangan IKN," tambahnya.
Politisi Golkar itu juga menyoroti pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) lokal dilibatkan dalam pembangunan IKN.
Baca Juga: DPRD Kaltim Prihatin Jadi Daerah Kaya Energi, Tapi Ada Desa Tanpa Listrik
"Lokasi IKN di Kaltim seharusnya melibatkan masyarakat setempat," ujarnya. "Kita siapkan SDM lokal dan mereka harus terlibat aktif."
Selain itu, izin usaha dan investasi di IKN atau daerah sekitarnya harus terpublikasi. Meskipun beberapa izin diarahkan ke pusat, di daerah biasanya melalui Online Single Submission (OSS).
"Semua berbasis sistem. Apakah ada yang di Badan Otorita atau pusat, kita pantau. Semua dapat dilihat dan dianalisa," tukasnya. (ADV/DPRD Kaltim)
