bakabar.com, JAKARTA - Pengamat Politik Universitas Nasional, TB Massa Djafar menilai Anies Baswedan diuntungkan imbas aliran dukungan Partai Golkar dan PAN ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Sebab pemilih Partai Golkar dan PAN disinyalir akan terbelah dan mendukung Anies Baswedan.
"Kalau berbicara dalam konteks Pilpres, sebagian pemilih PAN dan Golkar ke Anies," kata Djafar kepada bakabar.com, Selasa (15/8).
Baca Juga: Kubu Prabowo Jauh di Atas Angin, Berpotensi Konflik Besar Jika Kalah?
Ia menambahkan koalisi gemuk yang dirajut mengusung Prabowo Subianto juga berpeluang digerogoti pemilih nahdliyin yang kontrak dengan keberadaan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
"Mungkin juga sebagian dari PKB (dukung Anies) karena di kaum Nahdliyin ini terbelah bahwa Cak Imin bermasalah," ujarnya.
Baca Juga: Pengamat: Partai Golkar Usung Prabowo hanya Langkah Pragmatis!
Menurutnya, format KKIR terbaru itu merupakan koalisi dari kumpulan partai yang membawa beban masalah terutama dari Ketua Partai yang tersangkut hukum.
"Jadi koalisi ini (KKIR) lebih terpaksa karena para elite partainya terlibat kasus korupsi, jadi harus diakui kendali politik saat ini ada di Jokowi, king maker-nya ada di Jokowi," tuturnya.
"Begitu pula dengan kubu PDIP, kalau PDIP basis dukungannya relatif stabil, tapi untuk PPP proses konstituennya juga banyak ke Anies, gerbong kosong. Jadi koalisi-koalisi (PDIP dan KKIR) ini adalah koalisi bermasalah," sambung dia.
Baca Juga: PAN Pastikan KIB Bubar Usai Dukung Prabowo Jadi Capres 2024
Mengingat banyaknya masalah yang menyelubungi koalisi Prabowo, ia pun menegaskan bahwa koalisi tersebut tidak bisa menawarkan apa-apa kepada rakyat.
"Jadi perpolitikan Indonesia ini lebih pada kepentingan elite, bukan pada kepentingan rakyat. Koalisi kebanyakan untuk kepentingan elite, bukan agenda perubahan atau keberlanjutan," imbuh dia.
Ia mengatakan dengan banyaknya masyarakat yang kecewa dengan Pemerintahan Jokowi saat ini, membuat aliran dukungan masyarakat mengarah ke Koalisi Perubahan, bukan ke PDIP atau KKIR yang dinilai koalisi bermasalah.
