bakabar.com, JAKARTA – Pendapatan negara sudah mencapai 100,1% mengacu pada hasil perhitungan jam 7 pagi, Senin (31/12). Defisit anggaran di bawah 2%, yang terendah sejak 2012.
Meski belum sepenuhnya rampung, penerimaan negara tahun 2018 telah menembus 100% atau melebihi target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang sebesar Rp 1.894,7 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pencapaian tersebut merupakan yang pertama kalinya.
Baca Juga:Lampaui Target BBM Satu Harga, Pemerintah Apresiasi Kinerja Pertamina
“Ini telah berkontribusi untuk pertama kalinya tahun 2018, APBN kita total penerimaan negara mungkin akan mencapai di atas 100%. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat baik. Ini merupakan suatu milestone,” katanya dalam siaran pers tertulis, Senin (31/12).
Melalui konferensi video dengan seluruh unit di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tersebar di 34 provinsi, Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak dari Papua sampai Sumatera mungkin masih di bawah 100%. Namun, bea cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) rata-rata sudah di atas 100%.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan penerimaan bea dan cukai sudah melebihi target Rp 194,1 triliun.
“Kalau bea dan cukai Rp 194 triliun, kami sudah lewat. Semua over, bea cukai dan bea keluar,” kata dia, di tempat terpisah.
Dalam APBN 2018, bea masuk ditargetkan mencapai Rp 35,70 triliun, sementara bea keluar sebesar Rp 3 triliun. Di sisi lain, target cukai sebesar Rp 155,4 triliun.
Baca Juga:Awal 2019, Rupiah Rawan 'Digoyang'
Sementara itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto mengatakan pendapatan negara sudah mencapai 100,1% mengacu pada hasil perhitungan jam 7 pagi, Senin (31/12). "Pendapatan negara sudah 100,1%. Itu (data) jam 07.00 pagi. Mudah-mudahan meningkat.”
Jika penerimaan negara sudah melebihi 100% maka belanja negara mencapai 97%. Alhasil, defisit anggaran di bawah 2% yang merupakan level terendah sejak tahun 2012. Sri Mulyani menyatakan, penapaian kinerja tersebut semakin membanggakan di tengah gejolak perekonomian global selama 2018.
Pencapaian tersebut juga tidak lepas dari kerja sama dan kolaborasi antar-unit eselon I, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang sudah menunjukkan hasilnya.
Kolaborasi pajak dan bea cukai dilakukan melalui penegakan hukum dan penindakan. Sri Mulyani berharap hal ini dapat semakin ditingkatkan. "Jadi memang kalau kita bekerja sama hasilnya lebih baik. Itu sudah nyata," katanya.
Baca Juga:BPS: Kupang Paling Tinggi Inflasi, Banda Aceh Terendah
Alhasil, Sri Mulyani optimistis dalam menghadapi tahun 2019. Namun, ia tetap mengingatkan agar jajarannya tidak terlena dengan prestasi yang dicapai dan berharap semua pihak tetap menjaga kewaspadaan.
Sebab, ketidakpastian global dan dalam negeri masih dinamis, seperti ancaman perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, fluktuasi harga minyak, dan indikator ekonomi makro lainnya.
Beberapa waktu yang lalu, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan melihat potensi berkurangnya penerimaan pajak (shortfall) yang lebih besar dari perkiraan. Sebelumnya, ia berharap penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp 1.350,9 triliun atau ada kurang Rp 73,1 triliun dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.424 triliun.
Sumber: Kontan
Editor: Fariz
