bakabar.com, BATULICIN - Kabupaten Tanah Bumbu menjadi salah satu kabupaten dengan penanganan pencegahan stunting terbaik di Indonesia. Hal itu karena Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dinilai memiliki komitmen tinggi dalam pencegahan stunting di daerah.
Pada Senin (24/6/2019), Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyerahkan penghargaan kepada Pemkab Tanbu atas kerja kerasnya melakukan pencegahan stunting.
Baca Juga: Kepala Puskesmas Batulicin Ungkap Penyebab Stunting
Penghargaan diterima Sekda Tanah Bumbu yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan Stunting Kabupaten Tanbu, H. Rooswandi Salem.
Penghargaan diserahkan dalam Workshop Membangun Komitmen Daerah dan Kelembagaan Dalam Upaya Penanganan Stunting yang digelar di Hotel Four Point By Sheraton Medan Provinsi Sumatera Utara.
Selain mendapatkan penghargaan, Pemkab Tanbu juga didaulat menjadi narasumber Workshop Membangun Komitmen Daerah dan Kelembagaan dalam Upaya Penanganan Stunting.
Rooswandi Salem mengatakan pemerintah daerah memiliki komitmen menekan kasus stunting yang di antaranya mendapat perhatian serius serta diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian dan lembaga TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).
Guna mengintegrasikan upaya bersama dalam penanganan stunting di daerah, Pemkab Tanah Bumbu melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait juga telah merencanakan kegiatan penanganan stunting tahun 2020.
SKPD yang dilibatkan dalam upaya strategis itu yakni Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, Dinas KBP3A, Kecamatan dan pemerintahan desa, khususnya desa-desa yang terdapat kasus stuntingnya.
Bahkan, agar kegiatan itu dapat berjalan maksimal, pemerintah daerah juga menganggarkan biaya program di masing-masing desa.
Berdasarkan data pemantauan status gizi yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan RI, dari 2015 hingga 2017, angka pemantauan status gizi di Kabupaten Tanah Bumbu cerderung mengalami penurunan. Itu berarti program atau upaya penurunan angka stunting di Tanbu yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengalami peningkatan.
Pada 2015, masih berdasarkan data Kementrian Kesehatan RI, tingkat prevalensi stunting untuk bayi usia 0-35 bulan ada di angka 31,5. Pada 2016 berada pada angka 25, 41, lalu di tahun 2017 di angka 17,9.
Sedangkan pada 2018 sudah mencapai angka 4,56. Data itu sekaligus menyanggah pernyataan seorang dosen Poltekkes Banjarmasin yang menyebutkan Tanah Bumbu termasuk kabupaten dengan penderita stunting tertinggi di Kalsel.
Baca Juga: Turunkan Angka Stunting, Intip Siasat Pemerintah Kabupaten Tanbu
Terkait data tersebut, lanjut Rooswandi, pemerintah daerah terus berupaya menekan angka kasus stunting di Tanah Bumbu yang salah satunya dengan memprioritaskan penanganan stunting melalui program aksi penurunan stunting.
Hingga saat ini, Tanah Bumbu sudah sampai pada aksi keempat dari 20 aksi. Keempat aksi yang sudah dilakukan tersebut yaitu aksi analisa situasi, aksi rencana kegiatan, aksi rembuk stunting, dan aksi peraturan kewenangan desa tentang penanganan stunting.
Penghargaan diterima Sekda Tanah Bumbu yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan Stunting Kabupaten Tanah Bumbu, H. Rooswandi Salem. Foto-Istimewa
Lebih dari itu, secara faktual Pemkab Tanbu melalui tim kabupaten juga telah terintegrasi dengan tim pencegahan dan penanganan stunting yang ada di Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat dengan pihak ketiga yang difasilitasi oleh TNP2K melalui yayasan Budha Tzu Chi.
Mereka melaksanakan Rembuk Stunting Konvergensi Percepatan Penanganan Stunting (KP2S) di tingkat Kabupaten, kecamatan, dan di tingkat desa dengan penandatangan komitmen percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tanah Bumbu oleh Bupati, Pimpinan SKPD Terkait, Camat, Lurah dan Kepala Desa.
"Meelalui Dinas KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan edukasi 1000 HPK (Hari Pertama Kelahiran) terhadap ibu hamil dan orang tua baduta di desa, mengaktifkan kelompok BKB (Bina Keluarga Balita) menjadi BKB HI (Bina Kelaurga Balita Holistik Integratif) yang terintegrasi dengan Posyandu dan PAUD", sebut Sekda.
Dari beragam upaya strategis itu selanjutnya membawa Pemkab Tanbu terpilih menjadi salah satu kabupaten terpilih dari 11 kabupaten/kota yang dianggap memiliki komitmen tinggi dan responsif dalam penanganan stunting oleh Balitbang Kemendagri, dan oleh Kemendagri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah untuk menjadi narasumber pada Workshop Membangun Komitmen Daerah dan Kelembagaan dalam upaya penanganan stunting.
Reporter: Puja MandelaEditor: Syarif
