bakabar.com, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mematok belanja daerah sebesar Rp 5,8 triliun tahun depan.
Jumlah itu terungkap dalam usulan Gubernur Kalsel terhadap Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Platform Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 yang dibacakan pada Rapat Paripurna DPRD Kasel, Rabu (30/7).
“Adapun struktur atau postur APBD tahun anggaran 2021 di luar dana DAK sebesar Rp 5,7 triliun pendapatan dan Rp 5,8 triliun belanja daerah,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Abdul Haris Makkie, saat membacakan pidato Gubernur Kalsel H Sabirin Noor.
Berdasarkan angka itu, berarti masih ada defisit anggaran yang akan ditutupi melalui pembiayaan sebesar Rp 50 miliar.
Selain itu, Pemprov Kalsel akan melakukan pola atau skema tersendiri untuk pencapaian target tersebut. Hal itu tak lain akibat pertumbuhan ekonomi Kalsel yang melambat akibat wabah Covid-19.
“Yang saat ini diharapkan adalah bagaimana dana pemerintah itu bisa memutar roda ekonomi masyarakat,” sambungnya.
Ia melanjutkan kegiatan yang disusun oleh TAPD dan Badan Anggaran (Banggar) harus lebih produktif untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK itu juga mendengarkan perkiraan perencanaan pendapatan daerah pada APBD 2021.
Seperti memperkuat kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat pengelolaan sumber-sumber pendapatan pajak daerah dan retribusi jasa umum, memperketat dan memperluas pendapatan di luar pajak daerah dan retribusi, dan peningkatkan kualitas pengelolaan menajemen pendapatan daerah secara profesional, efisien, dan efektif.
Editor: Puja Mandela
