bakabar.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menyiapkan skema pengendalian dan penuntasan masalah banjir sebagai program prioritas.
“Kami siapkan berbagai langkah antisipasi hingga penanganan yang cepat dan tuntas,” kata Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Balai Kota Jakarta, Jumat (17/3).
Baca Juga: Sebanyak 7 RT di Tegal Parang Jaksel Terendam Banjir
Ia menerangkan bahwa sebagai langkah antisipatif, Pemprov DKI mengoptimalkan pembangunan saluran penghubung penunjang sepanjang 84.984 m, pengerukan waduk, sungai, dan saluran mencapai 116.933,7 m3. Termasuk pengadaan tanah untuk saluran seluas 48.104 m2.
Kasetpres RI ini juga mengungkapkan pengadaan tanag ditujukan untuk pembangunan 14 waduk seluas 6.661 m2.
Di sisi lain, ia juga menambahkan perlunya pembangunan tanggul pengaman pantai dan infrastruktur pengendali banjir pesisir pantai di Kali Adem sepanjang 1.526 m.
Selanjutnya pembangunan pengaman pantai di Pulau Kelapa Sisi Selatan sepanjang 253 m dan Sisi Utara sepanjang 315 m. Dan juga pembangunan tanggul Kali Semanan sepanjang 1.360 m.
Baca Juga: Jokowi Bangun Kolam Pengendali Banjir Senilai Rp1,26 Triliun
Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta terus melakukan berbagai upaya penanganan banjir, khususnya di 12 titik genangan berulang yang kini berhasil diatasi. Sebanyak 100 persen penanganan genangan di 58 titik juga berhasil ditangani kurang dari 6 jam.
Sedangkan 85,14 persen penanganan genangan di 212 titik berhasil ditangani kurang dari 2 jam. Hal ini merupakan wujud komitmen dan gerak cepat Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga keselamatan warga.
Sinergi Pemerintah Pusat
Selain itu, berbagai strategi penanganan banjir terus diupayakan melalui sinergi dengan berbagai stakeholder terkait, termasuk dengan pemerintah pusat.
Sinergi yang dilakukan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung (BBWSC) yaitu dengan membangun sodetan (terowongan) Sungai Ciliwung sepanjang 1,26 kilometer.
Sodetan tersebut dapat mengalihkan 60 meter kubik per detik air dari Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) di Jakarta Timur. Proyek ini diharapkan dapat mengurangi 200 hektare dari 600 hektare wilayah terdampak banjir, seperti Kampung Melayu dan Manggarai.
Normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 47 kilometer dari total panjang sungai 120 kilometer juga terus dikerjakan sebagai rencana induk sistem pengendali banjir di Jakarta sejak 1973.
Kemudian pembangunan tanggul pantai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang dilakukan sinergi dengan Kementerian PUPR untuk mencegah banjir rob dan penurunan muka tanah. NCID akan dibangun dengan total panjang 37,119 km, di mana panjang trase kewenangan DKI sepanjang 19,169 km, dan sisa yang belum dibangun sepanjang 11,112 km.
Selain itu, juga dilakukan identifikasi titik rawan banjir termasuk kesiapan personil. Meningkatkan peran lurah dalam penanganan sampah di badan air. Pemprov juga melakukan percepatan penyelesaian Proyek 942 yaitu pembangunan 9 polder, 4 waduk, serta 2 sungai yang mencapai 79 persen. Saat ini 4 waduk dan 1 sungai telah selesai dibangun.
Sementara itu, sarana dan prasarana pengendali banjir turut disiagakan, terdiri dari Pompa Stationer sebanyak (506 unit di 181 lokasi), Pompa Mobile (566 unit), Alat Berat (236 unit), dan Pintu Air (799 unit di 547 lokasi).
Alat berat digunakan untuk mengeruk sedimen sampah dan lumpur untuk meningkatkan daya tampung waduk dan sunagidalam program Grebeg Lumpur.
"Sinergi dengan semua pihak tersebut dilakukan untuk memajukan kota Jakarta," ujar Pj Heru.
