bakabar.com, RANTAU – Pemerintah Kabupaten Tapin diminta untuk segera memberikan relaksasi ekonomi untuk pedagang di sejumlah pasar tradisional.
“Fraksi PDI Perjuangan bersama Fraksi PKB mengusulkan agar pemerintah daerah memberikan relaksasi ekonomi untuk pedagang pasar tradisional, dengan cara menggratiskan biaya retribusi kios di pasar tradisional di seluruh wilayah Kabupaten Tapin,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Tapin H. Rian Jaya kepada bakabar.com, Selasa (7/7).
H. Rian meminta agar bupati Tapin mempercepat pelaksanaan hal tersebut.
“Mohon kiranya dapat dipertimbangkan bapak bupati Tapin untuk segera dilaksanakan,” ucapnya dalam rapat itu.
Menurut H Rian, satu Peraturan Bupati (Perbup) cukup untuk memberikan payung hukum pemerintah daerah untuk melaksanakan hal itu.
“Untuk itu, Perbup sudah cukup, untuk lebih meyakinkan, pemerintah daerah bisa melakukan konsultasi dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebelum mengambil keputusan,” katanya.
Di lain tempat, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Tapin, Yuspiannor, menambahkan pihaknya telah melakukan beberapa kajian terkait hal tersebut.
Menurutnya pemerintah pusat telah memberikan payung hukum yang jelas, dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease.
“Pemerintah daerah juga dapat melakukan langkah-langkah strategis yang dapat menyelamatkan stabilitas keuangan dan perekonomian daerah,” ujarnya.
Yuspiannor merasa perlunya ada relaksasi ekonomi di tingkat kabupaten kota, sebagai langkah untuk menjaga perekonomian daerah dan stabilitas sistem keuangan.
“Melalui berbagai kebijakan relaksasi ekonomi bisa meningkatan belanja di sektor kesehatan dan jaring pengaman sosial, dengan tujuan menyelamatkan perekonomian daerah,” ucapnya.
Editor: Fariz Fadhillah
