Pemkab HSS

Pemkab HSS Gelar Musrenbang RPJPD 2025-2045 Mewujudkan Indonesia Emas

Mewujudkan Indonesia emas, Pemkab HSS menggelar Musrenbang RPJPD 2025-2045.

Featured-Image
Musrenbang RPJPD Kabupaten HSS tahun 2025-2045. Foto-Kominfo HSS

bakabar.com, KANDANGAN - Mewujudkan Indonesia emas, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Pemkab HSS) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) RPJPD tahun 2025-2045.

Musrenbang RPJPD ini digelar di Pendopo Kabupaten HSS pada Rabu (08/05) juga diikuti Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) HSS.

Penjabat (Pj) Bupati HSS Hermansyah menyambut baik terlaksananya Musrenbang RPJPD dengan harapan bisa terlaksana dengan baik dan lancar sehingga menjadi titik tolak pembangunan jangka panjang.

"Masyarakat, pemerintah, dan swasta merupakan elemen penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran," katanya.

Oleh karena itu, dibutuhkan aspirasi dari para pemangku kepentingan sebagai variabel dalam penetapan program prioritas pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan dan pemerataan hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan berkesinambungan.

"Semoga dapat menghasilkan rumusan terkait rencana pembangunan daerah kita yang tentunya akan selaras dengan prioritas pembangunan provinsi dan pembangunan nasional," ungkapnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) HSS M Arliyan Syahrial menjelaskan bahwa penyusunan RPJPD HSS 2025–2045 merupakan pelaksanaan amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

"Musrenbang ini merupakan tahapan penajaman, penyelarasan, klarifikasi serta kesepakatan terhadap visi, misi arahan kebijakan dan sasaran pokok yang tertuang pada rancangan RPJPD HSS," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD HSS Kartoyo berharap agar Musrenbang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, seperti penurunan tingkat kemiskinan, peningkataan pelayanan kesehatan, dan penurunan stunting.

"Kemudian terjaminnya pendidikan, pertumbuhan ekonomi yang jelas, pembangunan infrastruktur berkualitas dan tersedianya lapangan pekerjaan, serta meningkatnya pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah," ucapnya.

Editor


Komentar
Banner
Banner