bakabar.com, KANDANGAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terus memperkuat perencanaan pembangunan melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) penyusunan RKPD Tahun 2027.
Wadah strategis menghimpun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah satu tahun ke depan tersebut digelar di Pendopo Kabupaten HSS, Rabu (18/02/2026).
Wakil Bupati (Wabup) HSS, Suriani menegaskan bahwa FKP bukan sekadar agenda tahunan, tetapi ruang bersama untuk merumuskan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Forum ini adalah ruang untuk menyatukan gagasan dan memastikan perencanaan kita tepat sasaran. RKPD bukan hanya dokumen teknis tahunan, tetapi cerminan komitmen kita terhadap visi dan misi pembangunan Kabupaten HSS,” ujar Wabup Suriani.
Ia menyebut tantangan pembangunan semakin kompleks, mulai dari dinamika ekonomi, tuntutan kualitas pelayanan publik, kebutuhan infrastruktur, hingga peningkatan SDM. Karena itu, perencanaan harus matang, berbasis data, dan melibatkan partisipasi seluruh pihak.
“Pembangunan tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Kolaborasi adalah kunci. Sinkronisasi antar-perangkat daerah, dukungan legislatif, peran dunia usaha, akademisi, dan partisipasi masyarakat menjadi fondasi keberhasilan pembangunan,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota DPRD HSS dari Dapil II, Yuniati turut memberikan pandangan terkait pentingnya FKP sebagai ajang komunikasi pembangunan lintas sektor. Forum ini sangat strategis guna memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.
“FKP ini menjadi ajang diskusi seluruh stakeholder untuk pembangunan di Kabupaten HSS. Kita harus menumbuhkan perekonomian melalui jalur yang saling terkait antara dinas dan perusahaan yang ada di daerah,” ujarnya.
Yuniati dari fraksi PKB ini juga menekankan bahwa beberapa dinas teknis, seperti PUTR, perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat mengingat keterbatasan APBD daerah dalam membiayai pembangunan fisik berskala besar.
Selain itu, pihaknya mendorong penguatan peningkatan tenaga kerja melalui berbagai jalur seperti kursus dan pelatihan vokasional, optimalisasi CSR perusahaan yang lebih tepat sasaran, serta keterlibatan aktif perbankan dalam mendukung pembiayaan ekonomi kerakyatan.
“Peran bank-bank daerah harus terlihat. Dukungan pembiayaan sangat penting untuk menggerakkan UMKM dan membuka lapangan kerja,” tegasnya.
