bakabar.com, BANJARMASIN – Pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia dari luar pulau Jawa kembali bergulir.
Setelah Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas pemindahan Ibu Kota di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/4).
Tiga nama cikal bakal ibu kota baru disebut. Mulai dari, Palangkaraya di Kalteng, Tanah Bumbu di Kalsel, serta Panajam di Kaltim.
Lantas, daerah manakah yang memenuhi delapan kriteria sebagai ibu kota negara RI?
Soal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan standar ketat soal rencana pemindahan ibu kota negara.
Dari delapan kriteria itu, terdapat dua daerah yang dinilai cukup berpotensi menjadi ibu kota. Yakni Tanbu di Kalsel dan Panajam di Kaltim.
Demikian disampaikan Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Samahudin Muharram.
“Tanbu lebih potensial. Panajam sendiri masih belum memiliki bandara,” ucap mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel ini kepada bakabar.com.
Secara kultur kebudayaan dan karakter kedua daerah antara Tanbu dan Panajam pun, kata dia, hampir sama.
Tinggal, bagaimana pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi mampu bersaing melakukan lobi-lobi politik. Dengan tujuan, meyakinkan pemerintah pusat akan kelayakan daerah masing-masing.
“Tanbu penduduknya heterogen dan sangat terbuka dalam menerima kedatangan suku-suku baru,” nilainya.
Tanbu jauh lebih diunggulkan dalam kelompok dan jaringan para pengusaha. Kalau pun dihadapkan dengan dua pilihan, maka Tanbu lebih layak dan berpotensi untuk menjadi pilihan pemerintah pusat sebagai Ibu Kota RI.
“Apalagi di Tanbu akan dibangun pelabuhan industri internasional. Ini pasti akan menjadi salah entri point untuk menjadikan Tanbu sebagai pilihan,” cetusnya.
Kemudian, Tanbu sangat diuntungkan dengan adanya tokoh publik seperti Mardani H Maming yang memiliki kedekatan secara politik.
Terdapat pula, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang memiliki pengaruh melalui Partai Golkar.“Semua harus banyak berperan dalam melakukan lobi-lobi politik untuk bagaimana Tanbu bisa menjadi pilihan pemerintah pusat,” ujarnya.
Asal tahu saja. Ada delapan kriteria yang ditetapkan Bapenas. Pertama, ibu kota baru harus memiliki lokasi strategis secara geografis, yaitu berada di tengah wilayah Indonesia.
"Tengah ini adalah memperhitungkan barat ke timur atau utara ke selatan. Untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan khususnya wilayah timur Indonesia. Jadi kita dorong ibu kota yang Indonesia sentris," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, usai Rapat Terbatas Pemindahan Ibu Kota digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/4).
Kedua, luas lahan daerah yang akan menjadi calon ibu kota mencukupi. Baik lahan milik pemerintah maupun milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab, pembangunan ibu kota membutuhkan lahan yang luas. Estimasinya sekitar 30-40 ribu hektare (ha).
"Kami ingin yang sudah tersedia yang bisa dibangun, yang tidak lagi memerlukan biaya pembebasan," jelas Bambang.
Ketiga, wilayah harus bebas bencana alam atau setidaknya paling minim risiko. Mulai dari gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, maupun kebakaran hutan dan lahan gambut. Selain itu, harus tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas dari pencemaran lingkungan.
Keempat, untuk meminimalkan kebutuhan pembangunan infrastruktur baru, pemerintah ingin ibu kota baru berada di kota yang sudah cukup berkembang.
"Kami ingin kota kelas menengah yang sudah existing. Maksudnya kota yang sudah punya akses mobilitas atau logistik. Misalnya kita tidak perlu membangun bandara baru di kota tersebut, begitu juga pelabuhan dan jalan koneksi," katanya.
Kelima, dekat dengan pantai. Menurutnya, hal ini harus ada karena identitas Indonesia merupakan negara maritim, sehingga sebaiknya ibu kota lokasinya tidak jauh dari pantai tapi tidak harus di tepi pantai itu sendiri.
Keenam, ada akses dan layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai. Ketujuh, memiliki risiko konflik sosial yang minim dan masyarakatnya memiliki budaya terbuka terhadap pendatang.
Sebab, nanti akan banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdatangan ke kota tersebut untuk bekerja di pemerintahan.
Kedelapan, tidak dekat dengan perbatasan dengan negara tetangga. Tujuannya, untuk menjaga keutuhan wilayah teritorial negara secara menyeluruh. Sayangnya, Bambang belum ingin menyebut kota mana atau pulau apa yang akan dijadikan lokasi ibu kota baru.
Sejauh ini, Kalsel sendiri memiliki empat program yang telah disepakati masuk dalam proyek proyek strategis nasional (PSN). Seperti Kawasan Industri Batulicin, Kawasan Industri Jorong, Bandara Syamsudin Noor dan Bendungan pada sepanjang 2018 lalu.
Tak ketinggalan, ada pula Kereta Api (KA) Trans Kalimantan rute Tabalong-Banjarmasin. Megaproyek senilai Rp 17 triliun ini dijanjikan Presiden Jokowi saat mengunjungi Banua, dalam kampanye akbar di Stadion 17 Mei, Rabu 27 Maret 2019. Selain KA, ada juga megaproyek tol Banjarbaru-Batulicin, dan Jembatan Pulau Laut.
1. Tol Banjarbaru-Batulicin
Pembangunan jalan bebas hambatan atau tol kawasan Banjarbaru-Batulicin bakal mempercepat rencana hilirisasi pembangunan industri.
Keberadaan infrastruktur penunjang ini sejalan dengan rencana Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan yang dicanangkan presiden Jokowi sejak 2016 silam.
Hilirisasi industri diyakini dapat merangsang pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru khususnya di daerah. Termasuk ekspor komoditas andalan Bumi Lambung Mangkurat seperti batu bara, crude palm oil, dan karet.
Rencananya tol ini membentang sepanjang 130 kilometer dengan waktu tempuh dua sampai tiga jam.
Tol Banjarbaru-Batulicin akan menjadi jalur ekonomi dari daerah Hulu Sungai ke Batulicin. Tol akan mengintegrasikan pelabuhan Trisakti dengan pelabuhan di Batulicin.
Sejumlah alat berat terus sibuk membuka jalur jalan yang menghubungkan Banjarbaru dengan Batulicin. Foto-Istimewa
2. Kawasan Industri Tanbu dan Tanah laut
Realisasi tol ini juga bakal mempercepat rencana pemerintah pusat dan daerah menjadikan Bumi Bersujud -sebutan Tanah Bumbu- sebagai pusat hilirisasi industri. Selain Batulicin, untuk diingat, pemerintah pusat bertekad merealisasikan kawasan industri Jorong, Tanah Laut.
ilustrasi kawasan industri nasional Jorong. Foto-Istimewa
3. Kereta Api
Realisasi proyek Kereta Api (KA) Trans Kalimantan lintas Tabalong-Banjarmasin terus bergulir. Pemprov Kalsel masih terus melakukan penjajakan minat pasar (market sounding) terkait megaproyek senilai Rp 17 triliun ini.
Rencananya stasiun perdana lintas Tabalong-Banjarmasin akan dibangun di dua titik. Pertama di kawasan Tanjung Puri Kecamatan Murung Pudak. Kedua di kawasan Warukin Kecamatan Tanta.
Pembangunan KA lintas Tabalong - Banjarmasin masuk dalam segmen II 2020-2024. Ditarget rampung sebelum 2025, KA akan menggunakan tipe rel single track line atau jalur tunggal.
Sebagai tahap awal pengoperasian, KA diproyeksikan mengangkut sejumlah komoditas barang seperti: semen, batu bara, sawit dan karet. Bukan tak mungkin sejalan dengan perkembangan kebutuhan, KA dapat berfungsi ganda, yakni mengangkut orang.
Ilustrasi kereta api. Foto-blog.darmawisataindonesia.co.id
4. Bandara Syamsudin Noor
Progres Pengembangan Bandara Syamsudin terus digeber. Satuan Kerja Proyek Pengembangan Bandara, bekerja siang dan malam. Merampungkan target pembangunan Bandara terbesar di Kalsel.
Proyek selesai Oktober nanti. Sehingga target dapat beroperasi di November 2019 nanti, dapat terealisasi.
Seiring proyek pengembangan dilakukan, PT AP 1 terus mengupayakan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin dapat beralih status. Dari sebelumnya berstatus Regional, menjadi internasional.
Sedikitnya sudah ada enam maskapai penerbangan beroperasi di bandara yang berlokasi di Banjarbaru itu. Mulai dari Garuda, Lion Air, Batik Air Sriwijaya Air, Citilink dan Nam Air.
Dengan belasan rute penerbangan. Mulai dari Jakarta, Jogja, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Palangkaraya, Bandung, Solo, Sampit, Batulicin, Kotabaru, Malang sampai dengan Lombok.
Selain regional, penerbangan internasional untuk haji dan umroh, dari Banjarmasin ke Jeddah, Saudi Arabia juga sudah terlayani.
Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin ditargetkan selesai Oktober nanti. PT AP 1 menargetkan November 2019 bandara terbesar di Kalsel ini dapat dioperasikan penuh. Foto-Satker Pempro Syamsudin Noor for bakabar.com.
5. Jembatan Pulau Laut-Kotabaru
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) tengah mengusulkan Jembatan Pulau Laut masuk dalam proyek Pembangunan Strategis Nasional (PSN).
Jika terealisasi jembatan senilai Rp3,5 triliun ini digadang-gadang lebih panjang dari Jembatan Suramadu. Menurutnya jembatan sepanjang 6,5 Km itu akan menjadi sarana mobilitas masyarakat yang berada di dua pulau terpisah itu.
Ilustrasi jembatan Pulau Laut. Dok. Bappeda Kotabaru
Reporter: Muhammad RobbyEditor: Fariz Fadhillah
