bakabar.com, JAKARTA - Pemerintah menyalurkan anggaran prioritas pada tahun 2023, salah satunya untuk ketahanan pangan. Hingga April 2023, pemerintah telah menggelontorkan anggaran senilai Rp16,3 triliun untuk ketahanan pangan. Jumlah tersebut naik 13,2% bila dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yang pada waktu itu mencapai Rp11,4 triliun.
"Anggaran ini terutama untuk membangun bendungan, irigasi, hingga bantuan pupuk, dan DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (22/5) malam.
Sri Mulyani merinci, pemerintah menggelontorkan Rp8,8 triliun antara lain untuk pembangunan bendungan sebesar Rp2,8 triliun dan pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi sebesar Rp2,6 triliun. Dari Rp 8,8 triliun tersebut, pemerintah telah merealisasikan Rp2,1 triliun untuk bantuan pupuk, pestisida, dan benih kopi, kakao kelapa, dan lain-lain.
Selanjutnya, Rp4,1 triliun untuk subsidi pupuk danRp 300 miliar guna DAK Fisik untuk olahan pakan ternak dan pembangunan jalan pertanian, jaringan irigasi, dan pengendalian banjir.
Baca Juga: Penerimaan Negara, Menkeu: 4 Bulan Terakhir Capai Rp1.000,5 Triliun
Dilihat dari keseluruhan belanja negara per April 2023 , pemerintah telah merealisasikan anggaran berlanja prioritas mencapai Rp522,7 triliun. Angka tersebut mencapai 23,3% dari pagu APBN 2023.
"Belanja pemerintah pusat ini sudah mencakup 23,3% dari pagu APBN 2023 dan naik 2,9% bila dibandingkan dengan realisasi periode sama tahun sebelumnya," ujar Sri Mulyani.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, dari total Rp522,7 triliun anggaran yang terealisasi, sebanyak Rp274,4 triliun atau 52,5% merupakan belanja yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Di antaranya, Rp4,5 triliun untuk Program Indonesia Pintar bagi 8,0 juta siswa dan bantuan operasional sekolah (BOS) di bawah Kementerian Agama sebesar Rp5,1 triliun bagi 4,4 juta siswa.
Baca Juga: Peran Vital G7 dan G20, Sri Mulyani: Bantu Negara Berkembang Atasi Krisis
Selanjutnya, Rp5,7 triliun digunakan untuk Program KIP Kuliah bagi 688,3 ribu mahasiswa dan Rp1,08 triliun untuk bantuan operasional perguruan tinggi negara (BOPTN) bagi 192 PTN. Pemerintah juga memberikan bantuan stimulan perumahan sebesar Rp1,2 triliun untuk 42,4 ribu rumah.
Selain itu, untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp257,7 triliun atau mencakup 25,7% pagu dan belanja non-KL sebesar Rp265,0 triliun atau mencakup 21,3% dari pagu.
Selain belanja pemerintah pusat, pemerintah juga telah merealisasikan Rp243,1 triliun untuk transfer ke daerah. Jumlah tersebut mencakup 29,8% dari pagu dan naik 0,3% bila dibandingkan penyaluran pada periode sama tahun sebelumnya.
