bakabar.com, BANJARMASIN - Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Dhony Rahajoe menargetkan pembangunan tahap pertama IKN seluas 1.700 hektare, selesai pada 2024.
Pembangunan meliputi kantor pemerintah pusat, hunian aparatus sipil negara (ASN), dan fasilitas umum hingga fasilitas sosial lainnya.
Ia menyebutkan pengembangan tersebut dibagi untuk tiga wilayah pengembangan (WP) Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.617 hektare.
Adapun luas lahan tersebut dibagi dalam tiga kawasan pembangunan, pertama WP 1A, 1B, dan 1C.
"2.000 hektare sudah bagus dari 6.617 hektare. Itu yang bisa dibangun kira-kira 50 persen sekitar 3.000 hektare, kita sebut wilayah pengembangan, satu. Satu itu terdiri dari 1A, 1B dan 1C,​​" kata Dhony di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/4).
Dhony menjelaskan WP 1A akan dibangun seluas 900 hektare, WP 1B 500 hektare, sedangkan WP 1C 300 hektare.
Namun menurut dia, tidak semuanya akan dibangun konstruksi karena konsep pembangunan akan memperbanyak pohon untuk mempertahankan fungsi hutan Kalimantan, selain membangun ibu kota baru.
"Totalnya tidak sampai 3.000, jadi 1.800 hektare. 65 persen kan temanya smart, sustainable forest city, jadi akan lebih banyak hutan dari pada urban area," ujarnya.
Menurut dia, pembangunan tahap awal tersebut tidak dilakukan terlalu besar. Karena tidak hanya membangun hunian, namun juga sekaligus membangun ekosistem kehidupan masyarakat IKN.
"Kita bangun pun nanti tidak yang besar-besar, tapi semacam butik city, orang nyaman tinggal di sana, kebutuhan terpenuhi dan bisa membuat iri orang," ucap Dhony.
Sebelumnya, Farida Dewi Maharani yang menduduki jabatan fungsional di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menilai pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) menjadi kesempatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meraih kehidupan yang lebih baik.
"Saya bersedia pindah ke Nusantara untuk menuju hal yang lebih baik, hidup di lingkungan yang jauh lebih layak minimal tidak macet, hunian asri dan modern, serta udara lebih sehat," kata Dewi itu dalam keterangan resmi yang diterima Sabtu (25/3).
Dewi berpendapat, pemindahan IKN dapat menjadi momen memperbaiki kota yang lebih layak huni baik dari aspek tata kelola yang lebih hijau dan rapi, aspek pemanfaatan teknologi untuk semua sarana dan prasarana, aspek transportasi publik, dan layanan publik yang lebih manusiawi.
Ia juga mengatakan, pemindahan IKN dapat jadi salah satu solusi mengurai kemacetan Jakarta, mengatasi kepadatan penduduk di Jakarta, serta pemerataan ekonomi sehingga tidak hanya terpusat di Jawa.
Sebagai informasi menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020-2022, jumlah penduduk Jakarta berada di kisaran 10 juta orang, Jawa Barat 48 juta orang, Jawa Timur 40 juta orang, Jawa Tengah 36 juta orang, dan Banten 11 juta orang. Namun, banyak orang dari Jawa Barat (Depok, Bogor, Bekasi) dan Banten (Tangerang) yang setiap hari beraktivitas menuju Jakarta.
Dengan adanya ibu kota baru, maka sekitar 970 ribu ASN pusat (menurut data BKN per Juni 2022, belum termasuk anggota keluarga) akan pindah ke IKN sehingga akan mengurangi kepadatan Jakarta.
Baca Juga: PUPR dan OIKN Siapkan Infrastruktur Mitigasi Banjir di IKN
